Korupsi Rp7,7M Taper DPRD Natuna, Hadi Chandra Bantah Lobi Ilyas Sabli Setujui Tunjangan Perumahan

Lima terdakwa Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015, Ilias Sabli, Raja Amirullah, Hadi Chandra Syamsurizon dan M. Makmur saling bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, (Foto: Roland)
Lima terdakwa Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Natuna 2011-2015, Ilias Sabli, Raja Amirullah, Hadi Chandra Syamsurizon dan M. Makmur saling bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Mantan Ketua DPRD Natuna, Hadi Chandra membantah pernah bertemu dan melobi Bupati Natuna Ilyas Sabli, agar kenaikan dan besaran tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 disetujui.

Hal ini dikatakan Hadi Chandra, saat diperiksa sebagai saksi, terhadap terdakwa Ilyas Sabli, Raja Amirullah, Syamsurizon dan M. Makmur serta dirinya sendiri di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (17/12/2022).

Dalam persidangan, terdakwa Hadi Chandra mengaku, bahwa tahun 2011 sampai 2015, tidak pernah bertemu dengan Bupati Natuna untuk membahas besaran tunjangan perumahan DPRD Natuna itu.

“Saya tidak pernah bertemu dan melobi Bupati untuk menaikkan tunjangan dewan ini. Karena sebelumnya saya juga sudah terima dan itu haknya sebagai anggota dewan,” ujarnya.

Permintaan kenaikan besaran tunjangan perumahan DPRD Natuna itu, lanjutnya, bukan dia (Hadi Chandra) saja yang memperjuangkan tetapi, juga disampaikan Wakil Ketua dan anggota DPRD Natuna kala itu.

Disinggung mengenai temuan BPK atas Tunjangan DPRD itu LKPD-APBD Natuna, Terdakwa Hadi Chandra menyebutkan mengetahui. Dan atas temuan itu, pihaknya membentuk Tim Panja yang diusulkan masing- masing fraksi melalui paripurna.

“Tugasnya untuk merekomendasikan hasil dan penyelesaian temuan BPK itu ke Bupati,” sebutnya.

Ditempat yang sama, Mantan Bupati Natuna Terdakwa Ilyas Sabli mengatakan, SK tunjangan perumahan DPRD Natuna yang disetujui dan ditandatangani, berawal dari konsep SK dari Sekwan DPRD Natuna.”

Draft SK Tunjangan Dewan itu, juga telah dikonsultasikan ke bagian hukum Setda. Setelah diparaf dan disetujui, maka naik ke meja saya dan kemudian saya tandatangani,” sebutnya.

Ilyas Sabli juga menyebutkan, terhadap penetapan besaran tunjangan perumahan DPRD saat itu, juga tidak ada satuan harga standarisasi sewa, karena menurutnya SK Bupati yang ditandatangani sebelumnya yang menjadi pedoman.

“Sebelum saya menjabat Bupati, tunjangan perumahan itu sudah di angka Rp14 juta. Untuk Ketua DPRD , Rp 13 juta Wakil Ketua dan Rp 12 juta untuk anggota, saya mengikuti SK Bupati sebelumnya saja,” katanya.

Ia mengaku pernah didatangi Ketua dan Wakil DPRD Natuna diruang kerjanya dengan meminta bahwa besaran tunjangan perumahan itu sesuai SK Bupati sebelumnya 2011 lalu.

Atas hal itu, Ia pun setuju dengan pertimbangan, jika tunjangan DPRD itu diturunkan, maka kinerja DPRD dalam pembahasan APBD juga akan melar dan tidak akan dibahas.

“Pada LHP-BPK untuk LKPD-APBD natuna, saat itu hanya satu kali ditegur. Setelah itu tidak ada temuan lagi,” pungkasnya.

Lima terdakwa korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 ini, sebelumnya ditetapkan Kejati Kepri sebagai tersangka pada 2017 lalu.

Selama 5 tahun penyidikan dan hingga saat ini persidangan kelima Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Kelima terdakwa, didakwa melakukan korupsi menguntungkan diri sendiri dan orang lain atas jabatan yang ada padanya, atas pengalokasian dan pembayaran dana tunjangan perumahan DPRD Natuna 2011-2015 yang mengakibatkan kerugian negara Cq pemerintah Natuna sebesar Rp7,7 Miliar.

Atas perbuatannya, ke lima terdakwa didakwa dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP dalam dakwaan primair.

Dan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.