Sempat Mangkrak, Kejari Tanjungpinang Akhirnya Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek Satker Kementerian PUPR

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir. (Foto: Roland).
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir. (Foto: Roland).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menetapkan empat tersangka dugaan korupsi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang.

Keempat tersangka korupsi dalam kasus itu, adalah RE selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), AC wiraswasta, EY selaku Direktur PT. Ryantama Citrakarya Abadi, dan GT selaku wiraswasta.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir melalui rilisnya mengatakan, penetapan ke 4 tersangka dilakukan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti dari penyidikan yang dilakukan.

“Keempat tersangka yang ditetapkan, berdasarkan peran dan tanggung jawab serta perbuatan pada proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang,” ujarnya Jumat (9/12/2022).

Namun dari 4 tersangka, salah satu tersangka inisial RE selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) kata Deden Sumarta Suir, sudah mengembalikan uang sebesar Rp1 Milyar dan sudah dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Mengenai penahanan, kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ini tidak menguraikan.

Dan atas perbuatannya tersangka EY selaku Direktur PT Ryantama Citrakarya Abadi disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 13 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Kemudian tersangka RE disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Tersangka AC disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 13 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Dan tersangka GT disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 13 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Sebelumnya, penyidikan korupsi Proyek peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang ini, sempat mangkrak di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Hal itu berawal dari dugaan penerimaan suap, oleh oknum jaksa penyidik kasus korupsi ini, yang berujung ke pemberitaan sanksi penurunan pangkat.

Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang ini, memiliki anggaran senilai Rp37 miliar dengan nilai kontrak Rp34 miliar dari APBN tahun 2020.

Pekerjaan dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepri.

Pemenang tender atau pihak ke tiga yang melaksanakan proyek adalah PT. Ryantama Citra Karya Abadi dari Surabaya Jawa Timur. Namun dalam pekerjannya, pengerjaan proyek diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memanipulasi Bestek.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.