Kejati Kepri Tetapkan Plt. Kadis Perkim Bintan dan D Tersangka Korupsi Proyek Jembatan BP Batam Di Bintan

Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok Sidabutar di Kejati Kepri (Foto: Roland)
Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok Sidabutar di Kejati Kepri (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek jembatan Rp16,9 miliar tahun 2018 Badan Pengusahaan Kawasan (BP. Kawasan) Batam di Tanah Merah Kabupaten Bintan.

Dua tersangka tersebut berinisial BW selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perkim Bintan. Kemudian tersangka inisial D, selaku Direktur Utama PT. Bintang Fajar Gemilang sebagai pelaksana kegiatan.

Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok Sidabutar, mengatakan kedua tersangka ditetapkan sebagai orang yang paling bertangungjawab atas dugaan korupsi proyek jembatan BP. Kawasan Batam di Bintan itu, berdasarkan alat bukti.

“Berdasarkan ekspos yang kami lakukan, tim penyidik menetapkan dua tersangka dalam korupsi proyek jembatan tahun 2019 ini dengan inisial BW selaku PPK, dan D selaku Dirut PT. Bintan Fajar Gemilang,” ujar Lambok saat ditemui di Kejati Kepri, Jumat (16/12/2022).

Ke dua tersangka lanjut Lambok, merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek Jembatan BP. Kawaan Batam di Bintan itu tahun 2018.

“Untuk kegiatan proyek jembatan tahun 2019, nanti penyidik akan melakukan pengembangan,” ujarnya.

Kedua tersangka berdasarkan fakta dan alat bukti penyidikan lanjutnya, disimpulkan telah melakukan penyimpangan dalam pembangunan Jembatan Tanah Merah 2018 yang mengakibatkan kerugian negara.

“Hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Kepri atas proyek BP. Kawasan tahun 2018 ini sebesar Rp8,9 miliar,” ujar Lambok.

Atas perbuatanya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Selain itu juga dijerat dengan pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Diketahui, Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri juga telah menaikkan status pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket lid) dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Tanah Merah di Bintan ini ke tingkat penyidikan.

Pembangunan Jembatan Tanah Merah Bintan sendiri, berawal pada tahun 2018 ketika BP. Kawasan Batam, mengalokasikan anggaran pekerjaan proyek dalam menunjang sarana dan prasarana FTZ di Bintan melalui anggaran APBN 2018 dengan nilai kontrak pekerjaan Rp9,66 miliar.

Atas alokasi anggaran itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BP. Kawasan Batam selanjutnya memenangkan PT. BFG dan konsultan pengawas CV. DS sebagai kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Tanah Merah di Bintan itu.

Masa pelaksanaan proyek BP. Kawasan Batam di Bintan ini kala itu, 150 hari kalender. Namun dalam pelaksanaannya, PT. BFG tidak menyelesaikan pekerjaan hingga habis masa pengerjaan pada 14 Desember 2018.

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BP. Batam, melakukan pemutusan kontrak dengan kondisi real progress pekerjaan jembatan 35,35 persen dan realisasi pembayaran sebesar Rp. 3.523.000.000,-.

Adapun alasan pemutusan kontrak oleh PPK dari BP. Batam, disebabkan PT. BFG tidak dapat mendatangkan tenaga ahli, Project Manager dan Site Manager serta alat dan supply material tiang pancang pada pekerjaan utama proyek.

Kemudian pada 2019, pekerjaan jembatan ini, kembali dilanjutkan BP Kawasan Batam, dengan mengalokasikan anggaran Rp7,5 miliar. Melalui pelelangan, Pejabat Pelaksana Lelang (PPL) proyek, memenangkan CV. BML sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan. Nilai kontrak Pekerjaan Rp. 7.395.000.000,- dan masa waktu pelaksanaan 210 hari kalender.

Sedangkan Konsultan Pengawas Pekerjaan pada proyek ini adalah CV. PPC dengan nilai kontrak Rp. 249.000.000,-.

Pada 5 November 2019, PPK dan konsultan pengawas serta kontraktor penyedia pekerjaan mengadakan rapat evaluasi. Dari hasil rapat yang dilakukan, pada pekerjaan ditemukan adanya permasalahan teknis, yaitu perbedaan kondisi exciting dan komponen material bangunan yang telah terpasang dibandingkan dengan desain perencanaan awal.

Selain itu, juga ditemukan penurunan tanah timbunan yang telah terpasang serta gulingan tanah pada dinding penahan tanah oprit jembatan. Akibatnya, permukaan jembatan menjadi miring ke arah dalam abutment dan tiang pancang bawah dinding penahan tanah patah.

Namun atas sejumlah permasalahan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK BP Kawasan-Batam) tetap melakukan pembayaran progres pekerjaan proyek 100 persen atau Rp. 7.395.000.000,- pada 18 Desember 2019. Sementara pekerjaan jembatan, hingga saat ini tidak kunjung siapo dan bisa digunakan.

Atas sejumlah permasalahan di proyek BP. Kawasan Batam ini, selanjutnya Tim Intel Kejati Kepri melakukan penyelidikan, hingga ditemukan perbuatan melawan hukum dan ditindaklanjuti ke penyidikan.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.