Belum Ditahan, Ini Modus Tersangka WB dan D Korupsi Proyek Jembatan BP.Batam di Bintan

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri Lambok Sidabutar didampingi Kasipenkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis menyebut segera mengumkan nama Tersangka Korupsi Proyek Jembatan BP.Batam di Bintan
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri Lambok Sidabutar didampingi Kasipenkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis menyebut segera mengumkan nama Tersangka Korupsi Proyek Jembatan BP.Batam di Bintan (Foto:Roland/Presmedia) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kejaksaan Tinggi Kepri belum melakukan penahanan terhadap Wb dan D tersangka korupsi Proyek Jembatan BP.Batam di Tanah Merah Bintan.

Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok Sidabutar, mengatakan kedua tersangka hingga saa ini belum ditahan karena belum pernah diperiksa sebagai tersangka.

Kedua tersangka lanjutnya, baru akan dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri untuk diperiksa sebagai tersangka setelah penetapan.

“Untuk penahanan dan pemeriksaan sebagai tersangka belum, Nanti akan dipanggil dan diperiksa setelah penetapan ini,” kata Lambok didampingi Jaksa Penyidik dan Kepala Seksi Penerangan hukum Kejati Nixon Andreas Jumat (16/12/2022).

Ini Modus Terangkat BW dan D Korupsi Proyek Jembatan BP.Batam di Bintan

Sementara itu, ketika ditanya mengenai modus operandi yang dilakukan kedua tersangka dalam korupsi proyek Jembatan di Bintan, Lambo menjelaskan, tersangka D selaku pelaksana dan merupakan Direktur Utama PT.Bintan Fajar Gemilang (BFG), tidak melakukan pembangunan proyek jembaan sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan proyek.

Jadi tersangka D selaku kontraktor pelaksana proyek jelas Lambok, tidak menyediakan tenaga ahli rancang bangun pekerjaan yang harus mengwasi pekerjaan dari awal. Kemudian, tiang pancang jembatan yang dipasang  juga tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Sementara tenaga ahli pembangunan dan spesifikasi tiang ini merupakan salah satu item yang disepekati di kontrak pengerjaan dari awal.

“Jadi dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ini tim ahli penyedia barang (Tersangka D) tidak ada,” ungkapnya Jumat (16/12/2022).

Demikian juga sarana pendukung ketersediaan bahan tiang pancang, yang dalam kontrak spesifikasinya sudah ditentukan. Namun ternyata, realisasi di lapangan tiang pancang itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Related Posts

Akibatnya, Jembatan yang dibangun dari dana perbendaharaan APBN melalui BP.Kawasan Batam ini, setengah runtuh dan hingga saat ini tidak bisa digunakan.

Harusnya lanjut Lambok, pekerjaan ini sudah serah terima tetapi malah diputus kontrak dan disambung lagi pada 2019 namun tetap tidak siap.

“Tersangka D sebagai direktur Utama PT.Bintan Fajar Gemilang sebagai penyedia barang dan pelaksana pembangunan Jembatan merah Bintan 2018 ini tidak menyediakan ahli konstruksi, dan memanipulasi basteck proyek,” sebutnya.

Sedangkan tersangka Bw lanjutnya merupakan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PKK) mewakili Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tidak melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme aturan.

Lambok juga menyebut, dalam perkara korupsi proyek Jembatan anah Merah di Bintan ini, ada dua penyedia Barang dan satu PPK yang melaksanakan tahun 2018 serta 2019.

“Karena ini ada dua penyedia barang, maka penetapan dua tersangka ini adalah proyek pekerjaan tahun 2018. Untuk kegiatan 2019, Penyidik akan mengembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lain sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh oleh penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menetapkan dua tersangka dugaan korupsi proyek jembatan Rp16,9 miliar tahun 2018 Badan Pengusahaan Kawasan (BP.Kawasan) Batam di Tanah Merah Kabupaten Bintan.

Dua tersangka tersebut adalah BW Plt,Kepala Dinas Perkim Bintan, yang dalam proyek jembatan ini, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian tersangka D, selaku Direktur Utama PT. Bintang Fajar Gemilang sebagai pelaksana kegiatan.

Atas perbuatanya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Selain itu juga dijerat dengan pasal 3 juncto Pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP.

Penulis:Roland
Editor :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.