Jaksa Kejati Usut Dugaan Korupsi Rp16,3 M Proyek Polder PB Satker Kementerian PUPR di Tanjungpinang

Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok Sidabutar di Kejati Kepri (Foto: Roland)
Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok Sidabutar didampingi Penyidik Kejati Kepri (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kejaksaan tinggi Kepri melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek Polder Pengendalian Banjir (PB) Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR senilai Rp16,3 miliar di Tanjungpinang.

Proyek Polder Pengendalian Banjir Satker Dirjen SDA Kementerian PUPR di Jalan Pemuda, Gang Natuna, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang ini sebelumnya dilaksanakan oleh PT.Belimbing Sriwijaya dari Jambi pada 2021.

Asisten Intelijen Kejati Kepri Lambok MJ Sidabutar, mengatakan penyelidikan perkara korupsi proyek Polder (PB) ini, sesuai dengan surat perintah operasi intelijen yang ditandatangani Kepala Kejati Kepri tertanggal 11 Januari 2022 diperpanjang 21 Mei 2022.

Dari hasil pengumpulan data dan keterangan oleh intel Kejaksaan Tinggi Kepri, Ditemukan unsur melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

“Saat proses pulbaket lid, Kami sudah meminta keterangan 7 orang, serta mengumpulkan data dan dokumen,” ujar Lambok di Kejati Kepri Jumat (16/12/2022).

Selain itu, juga ditemukan sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan kontraktor, seperti, Pompa air dan rumah pompa air tidak dipasang demikian juga pekerjaan lainya.

dari hasil penyelidikan dan ekspose yang dilakukan Kejati sebut Lambok, disimpulkan bahwa, Proyek Pembangunan Polder Pengendalian Banjir di kota Tanjungpinang ini ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, hingga proses penyelidikan dinaikan ke Penyidikan oleh Jaksa Tindak Pidana Khusus.

“Proyek ini kontraknya sudah diputus dan pembayaran sudah dilakukan. Untuk lebih detailnya penyidik Pidsus nantinya yang akan mendalami,” pungkasnya.

Atas sejumlah manipulasi yang terjadi dalam proyek Polder Pengendali Banjir ini, kerugian negara ditaksir bisa mencapai Rp2,9 Miliar.

Namun untuk lebih jelas dan sesuai aturan hukum, Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri, akan menunjuk auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

Penulis:Roland
Editor  :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.