Kejari Tanjungpinang Dipraperadilkan Tersangka Korupsi Karena Jaksa Penyidik Terima Uang Dari Terperiksa

*Pemohon: Penetapan Tersangka Tidak Sah Karena Jaksa Penyidik Terbukti Terima Uang Dari Terperiksa

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di Praperadilkan sebagai tersangka Korupsi, karena Jaksa penyidiknya terbukti terima uang pinjaman dari terperiksa. Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono didampingi mantan Kasipidsusnya Dasril A Yusdar dan Kasubagbin Kajari Tanjungpinang Andriansyah (Foto: Roland)
Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di Praperadilkan sebagai tersangka Korupsi, karena Jaksa penyidiknya terbukti terima uang pinjaman dari terperiksa. Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono didampingi mantan Kasipidsusnya Dasril A Yusdar dan Kasubagbin Kajari Tanjungpinang Andriansyah (Foto: Roland)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dipraperadilkan tersangka korupsi, karena jaksa penyidiknya terbukti terima uang dari terperiksa.

Permohonan praperadilan dilayangkan tersangka Goey Taufik Ryan (GTR) sebagai wiraswasta ke PN Tanjungpinang atas penetapannya sebagai tersangka korupsi dan teregister dengan Nomor:1/Pid.Pra/2023/PN Tpg pada Rabu 04 Januari 2023.

Humas PN Tanjungpinang Isdaryanto, membenarkan pemohon praperadilan tersangka Goey Taufik Ryan terhadap kejaksaan tersebut. Dan saat ini, katanya, ketua PN Tanjungpinang telah menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut.

“Praperadilan pemohon Goey Taufik Ryan terhadap termohon Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang didaftarkan dengan register perkara nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tpg ke PN Tanjungpinang,” ujar Isdaryanto pada PRESMEDIA.ID, Selasa(10/1/2023).

Atas permohonan praperadilan tersebut sebutnya, Ketua PN Tanjungpinang telah menunjuk hakim tunggal Ricky Ferdinand sebagai hakim yang akan memeriksa perkaara permohonaan tersebut. Selanjutnya, untuk sidang perdana praperadilan akan digelar pada 25 Januari 2023.

“Untuk Kuasa Hukum pemohon praperadilan saya belum tahu, Nanti coba saya cek dulu,” ujarnya.

Sementara itu berdasarkan data SIPP PN Tanjungpinang, dalam permohonanya, tersangka Goey Taufik Ryan (GTR) mendalilkan, penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tahun 2020 berdasarkan sejumlah surat perintah penyidikan Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum.

Termohon mengaatakan, pihaknya bukan sebagai pemegang saham di PT. Ryantama Citrakarya Abadi (RCA) Surabaya (pihak ketiga pelaksana Proyek-red).

Selain itu, pemohon juga menyatakan, surat perintah penyidikan dan penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi (Aquo) juga tidak sah, karena salah satu penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Dasril (Mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang) telah terbukti menerima uang ratusan juta rupiah dari terperiksa dengan alasan sebagai pinjaman.

Selanjutnya atas peristiwa itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah menjatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah dan dipindah pada jabatan Kasubag.

“Seharusnya menurut hukum, Dasril sebagai mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang patut diduga pula sebagai pelaku tindak pidana korupsi,” ujar pemohon.

Atas hal itu, Pemohon menyatakan,  Surat perintah penyidikan dan penetapanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu, cacat yuridis dan tidak sah.

“Segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan pemohon sebagai tersangka pemohon adalah tidak sah, cacat yuridis,” sebutnya.

Terpisah, Kepala seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir, membenarkan permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka korupsi tersebut.

“Iya benar, ada prapid tanggal 25 Januari 2023 mendatang,” ujarnya pada media ini.

Dedek juga menyampaikan, terkait prapid tersebut, merupakan hak tersangka dan kejaksaan Negeri Tanjungpinang akan mengikuti sesuai hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menetapkan empat tersangka dugaan korupsi peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kawasan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang.

Keempat tersangka korupsi dalam kasus itu, adalah RE selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), AC wiraswasta, EY selaku Direktur PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan GT selaku wiraswasta.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir melalui rilisnya mengatakan, penetapan keempat tersangka dilakukan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti dari penyidikan yang dilakukan.

“Keempat tersangka yang ditetapkan, berdasarkan peran dan tanggung jawab serta perbuatan pada proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang,” ujarnya Jumat (9/12/2022).

Namun dari 4 tersangka, salah satu tersangka inisial RE selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) kata Dedek Syumarta Suir, sudah mengembalikan uang sebesar Rp1 Miliar dan sudah dititipkan pada RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Namun demikian, kejaksaan negeri Tanjungpinang juga belum melakukan penahanan pada ke 4 tersangka.

Atas perbuatannya masing-masing tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 13 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis: Roland
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.