Berkas Perkara Korupsi Proyek TPS-3R Lengkap, Dua Tersangka Ditahan di Rutan Tanjungpinang

Dua Tersangka Korupsi TPS 3R Tanjungpinang ditahan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di Rutan Tanjungpinang (Foto: Humas Kejari Tanjungpinang)
Dua Tersangka Korupsi TPS 3R Tanjungpinang ditahan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di Rutan Tanjungpinang (Foto: Humas Kejari Tanjungpinang)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dua tersangka dugaan korupsi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang ditahan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Kedua tersangka adalah, Arif Manotar Panjaitan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka Samsuri selaku Koordinator Badan Kewaspadaan Masyarakat (BKM) Maju Bersama dan Direktur CV. Sapu Jagat.

Kepala seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang Dedek Syumarta Suir, mengatakan penahanan kedua tersangka dugaan korupsi itu, dilakukan setelah berkas perkara keduanya dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) P21 (Lengkap), serta diikuti P-22 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU.

“Selanjutnya dua tersangka dalam kasus ini kami tahan selama 20 hari ke depan di Rutan Tanjungpinang,” kata Dedek pada wartawan Jumat (13/1/2022).

Saat ini lanjutnya, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, juga sedang menyiapkan Rencana Dakwaan (Rendah) guna segera dilakukan pelimpahan berkas ke PN. Tipikor Tanjungpinang.

Kedua tersangka, sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan TPS 3R di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dengan dana Rp. 556.226.500,”.

Anggaran proyek TPS-3R sendiri, merupakan anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) ABPN 2019 untuk Kota Tanjungpinang yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

Kegiatan itu dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perkasa Kelurahan Kampung Bugis dengan kerugian sebesar Rp. 556.226.500.

Tersangka Samsuri, selalu koordinator BKM Maju Bersama, telah mengambil alih dan mengelola setiap pencairan dana pembangunan TPS 3R yang seharusnya pencairan dana tersebut dikelola oleh KSM Perkasa.

Selain itu, tersangka Samsuri juga telah melakukan manipulasi dan rekayasa terhadap kwitansi atau bukti pembelian bahan baku atau material, kendaraan roda 3, alat pencacah plastik, dan pembayaran upah yang tercantum di dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana KSM Perkasa menggunakan Kwitansi CV. Sapu Jagat.

Sedangkan bukti pembayaran upah serta pembelian kendaraan roda 3 dan alat pencacah plastik, hanya berupa kwitansi jumlah total pembayaran. Sementara ampra atau faktur pembelian, tanda terima dan upah lainnya tidak ada.

Sementara itu, tersangka Arif selaku PPK berdasarkan berita cara pemeriksaan dan penelitian hasil pelaksanaan pekerjaan Nomor 001/BA.PHP/DPRKPKP/DAK/IV/2020 tanggal 3 April 2022 menyatakan, KSM Perkasa telah melaksanakan pekerjaan 100 persen.

Namun Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang (periode Tahun 2020) tidak menandatangani berita acara tersebut.

Selanjutnya, pada 6 April 2020, saksi Alif Agung Sagara selalu Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perkasa dan tersangka Arif Manotar Panjaitan kemudian melakukan serah terima hasil pekerjaan pembangunan TPS 3R di Kampung Bugis.

Sementara Kepala Dinas Pemukiman Kota Tanjungpinang Dasman tidak pernah menandatangani dokumen berita acara nomor 001/BAST/DPRKPKP/ DAK/IV/2020, yaitu tentang serah terima tersebut.

Atas perbuatanya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu kedua tersangka juga dijerat dengan pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Roland
Editor: Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.