Panja Bauksit DPR-RI Sebut, PT.BAI Terkendala Produksi Akibat Bahan Baku Bauksit Minim

Pelepasan Eskport Perdana 70 ribu ton Smelter Grade Alumina (SGA) hasil produksi Industeri hilirisasi bauksit PT.BAI Bintan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang Bintan Provinsi Kepri. (Dok-Presmedia)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Komisi VII DPR-RI mengatakan perusahaan pengolahan alumina, PT.Bintan Alumina Indonesia (BAI) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) terkendala berproduksi akibat suplai bahan baku bauksitnya minim.

Minimnya suplai bahan baku Bauksit ini, disebabkan kebijakan pemerintah melalui tim BKPM yang mencabut dan mematikan sejumlah IUP perusahaan pertambangan.

Hal itu dikatakan wakil ketua Komisi VII Panitia Kerja (Panja) Bauksit DPR-RI Maman Abdurrahman, saat melakukan kunjungan ke PT.Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (19/1/2023) sebagaimana dikutip dari dpr.go.id.

“Smelter ini terkendala, karena tidak ada suplai bahan baku dan bahan yang ada di lokasi saat ini, hanya cukup untuk beberapa hari kebutuhan produksinya. Artinya, apabila tidak ada suplai pasokan, maka perusahaan ini akan setop operasi dan hal ini tentu tidak baik bagi kita dan juga bagi keberlangsungan smelter, Karena disini banyak tergantung orang kerja dan juga meningkatkan perekonomian daerah” kata Maman.

Kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Bauksit Komisi VII DPR RI di PT.BAI ini dikatakan, untuk melihat pengelolaan smelter yang dikelola oleh PT BAI dalam pengolahan bauksit menjadi alumina.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga menerangkan, dari Kunker Panja DPR-RI yang dilakukan ke PT.BAI, Pihaknya juga menemui beberapa penyebab, terkendalanya pasokan bahan baku bauksit ke perusahaan milik Santoni itu.

Pertama, sebut Maman, hal itu sebagai dampak dibentuknya tim yang diketuai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Menurutnya, dengan adanya tim tersebut, hampir seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) terutama Bauksit langsung dimatikan. Hal ini, menjadi salah satu permasalahan yang paling krusial. Akhirnya, berdampak pada terhentinya pasokan di smelter dalam negeri, yaitu PT.BAI.

“Memang setelah melalui beberapa proses (Negosiasi), protes para pemilik IUP, akhirnya hidup lagi akan tetapi ini berdampak,” ujarnya.

Maman menyebutkan bahwa pemerintah, mesti melakukan kajian yang matang dalam mengeluarkan kebijakan, apa lagi terkait dengan investasi jangka panjang atau Long Time Investment.

“Mining industri ini adalah long time investment, Kita tidak bisa serta merta begitu gampang saja mengeluarkan kebijakan yang akhirnya bisa berimplikasi terhadap industri-industri turunan dari hilirisasi dari bauksit,” katanya.

Permasalahan yang kedua lanjutnya, terkait dengan perizinan birokrasi di internal Kementerian ESDM (KESDM). Berdasarkan informasi yang diterimanya, setiap perizinan melepas bauksit untuk dikirim ke smelter ini harus melewati feasibility study.

“Kita juga sudah evaluasi, kita minta ESDM untuk bisa memangkas perizinan regulasi yang memang menurut kita tidak perlu proses pengulangan,” tuturnya.

Maman berharap, pihak KESDM bersama Dirjen akan mendorong, membenahi sistem supply chain, termasuk membenahi perizinan maupun birokrasi di pemerintahan serta tata kelolanya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berpotensi membuka keran impor lagi karena mau tidak mau smelter ini harus berjalan.

“Kita dorong, memangkas atau mempercepat proses perizinan yang sudah ada. Harus ada kebijakan yang serius dari pemerintah untuk mau benar-benar membenahi sistem distribusi rantai supply pasokan dari hulu sampai ke hilirnya dalam industri bauksit ini,” pungkasnya.

PT.BAI Minta Import Bahan Baku Bouksit 

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari juga mengatakan, akibat minim dan terbatasnya bahan baku Baouksit dalam negeri ini, informasi yang diterimanya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) akan meminta impor bahan baku dari luar.

Akan tetap menurut Diah, pihaknya menyepakati agar pemerintah menutup opsi impor, serta lebih baik melakukan upaya bersama dengan Dirjen Minerba supaya ada hal-hal teknis yang bisa dilakukan untuk melancarkan kembali pasokan bauksit.

Hal itu ia katakan usai melakukaan pertemuan Tim kunjungan kerja panja bauksit komisi VII DPR RI dengan jajaran Dirjen minerba kementerian ESDM, bupati kabupaten Bintan serta Direktur PT Bintan alumina Indonesia beserta jajaran, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis (19/1/2023).

“Opsinya adalah pemerintah membantu menyelesaikan persoalan terkait dengan izin usaha pertambangan sehingga pasokan terhadap perusahaan ini bisa berjalan dan bisa berproduksi dengan baik,” jelas Diah.

Diah menerangkan, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) mengatakan, sejak tahun lalu target produksi mereka yang satu juta ton per tahun yang akan dikembangkan menjadi 2 juta ton itu sekarang terkendala. hal itu disebabkan adanya beberapa peraturan pemerintah pasokan bauksit untuk PT BAI ini berkurang,

“Proyek strategis nasional yang investasinya sudah bukan sedikit lagi sekitar 17 triliun, investasinya besar untuk membuat aluminium dan salah satu bahan pokok untuk membuat baku alumina ini adalah bauksit, tetapi sekarang terkendala. Sampai dengan beberapa bulan ini, mereka hanya bisa produksi sekitar 500.000 ribu ton dampaknya ini tentu membuat perusahaan sulit untuk berproduksi ketika pasukan bauksitnya rendah,” urai Diah.

Atas hal itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini meminta adanya sinkronisasi aturan, jangan sampai pemerintah membuat sebuah peraturan, kemudian sulit untuk dieksekusi di lapangan.

“Aturan harus direncanakan secara komprehensif dan tidak berpihak kepada salah satu sektor karena ini masih dalam satu konstruksi pemerintah yang sama,” ujarnya.

Poin kedua, tambang itu tidak bisa dilepas dari aspek lingkungan hidup, berapa banyak lingkungan hidup itu rusak dengan aktivitas tambang. Oleh karenanya, ketika potensi ada sumber daya mineral harus diukur betul.

“Jangan sampai demi meraih keuntungan dari pertambangan, kita merusak alam yang dampaknya nanti bahkan lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam itu,” ujarnya.

Itinya lanjut politisi PKS ini, harus ada keseimbangan, antara bagaimana mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Penulis:Presmedia
Editor   :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.