Bawaslu Kepri Surati Bacalon DPD dan Bacaleg Parpol, Jangan Gunakan Jabatan Curi Start untuk Kampanye

Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan Susilo (Foto: Presmedia.id)
Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan Susilo (Foto: Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri menyurati Bakal Calon Legislatif dan DPD, DPR-RI agar tidak menggunakan jabatannya saat ini untuk mencuri start berkampanye.

Anggota Bawaslu Kepri Indrawan mengatakan, Hal itu dilakukan untuk menyikapi pertanyaan dan tanggapan masyarakat, atas pemasangan baliho dan spanduk ucapan Hari besar Nasional dan Keagamaan oleh sejumlah bakal calon legislatif dari sejumlah Parpol dan bacalon DPD mengatasnamakan jabatan di sejumlah sudut jalan kabupaten-kota se-antero Provinsi Kepri.

Indrawan juga mengatakan, dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kabupaten-kota, terdapat sejumlah bacaleg parpol dan DPD serta DPR-RI yang maju, banyak dari ASN yang mau purna tugas.

“Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi hal ini, Bawaslu Kepri sebelumnya sudah menyurati dan meminta setiap bacaleg parpol dan DPD yang berasal dari ASN dan masih memiliki jabatan itu, harus memperhatikan UU yang melingkupinya,” tegas Indrawan pada PRESMEDIA.ID.

Sejumlah aturan dan UU yang masih melingkupi bacaleg dari ASN serta Incumbent legislatif itu, Misalnya kata Indrawan, bacalon dari ASN memperhatikan UU ASN-nya yang melarang berpolitik Praktis, Anggota legislatif termasuk incumbent memperhatikan UU MD3 nya serta kode etik DPR dan DPRD sebagaimana PP.

“Sehingga, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bacalon tersebut dengan menggunakan jabatan, dalam proses verifikasi administrasi serta faktual yang saat ini sedang berlangsung di KPU,” jelasnya.

Selanjutnya kata Indrawan, ketika bacaleg Parpol untuk DPRD, DPD, DPR itu nantinya lolos dari proses verifikasi administrasi dan faktual, kemudian dinyatakan sebagai calon legislatif DPRD Kepri atau kabupaten kota, DPD atau DPR-RI. Maka, pada saat itu posisi orang yang bersangkutan harus sudah mengundurkan diri dari ASN dan tidak dapat ditarik kembali.

“Karena sesuai dengan aturan PKPU, salah satu syarat untuk yang bersangkutan mau menjadi calon adalah, Mengundurkan diri dari ASN atau jabatan lainya yang dilarang UU Pemilu. Dan hal juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan ASN dan Kepala lembaga negara sebagai calon legislatif yang wajib dinyatakan Mundur,” ujarnya.

Sementara terkait dengan ramainya, Baliho dan banner bakal Calon DPD, DPRD, dan DPR-RI mengatasnamakan jabatan di sejumlah sudut baliho di Kepri, Bawaslu mengatakan, Jika baliho pejabat yang menjadi bacalon yang terpampang itu menyatakan bahasa pencalonanya sebagai DPRD, DPD dan DPR-RI, Bawaslu akan memproses dan melakukan klarifikasi.

“Artinya, kalau ada bacalon dari ASN dan Legislatif, memasang Banner atau Baliho gambar dirinya, dan menyatakan adalah bacalon DPRD, DPR-RI atau DPD dengan memanfaatkan jabatanya, maka hal itu akan kami klarifikasi dan surati ke pimpinanya di Pusat melalui Bawaslu Pusat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, KPU Kepri berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan Pemilu legislatif saat ini telah melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih Pada calo Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD RI sejak 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023 lalu.

Dari verifikasi administrasi itu, KPU menetapkan sebanyak 11 bakal calon (Bacalon) anggota DPD dapil Kepri lolos dan memenuhi syarat dukungan dan sebaran sebagai syarat administrasi pencalonan.

Sementara 6 Bakal Calon Anggota DPD lainya, dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan minimal dalam verifikasi administrasi dan diminta untuk melakukan perbaikan dan penyerahan dukungan perbaikan pertama hingga 16 sampai 22 Januari 2023 mendatang.

Ke 11 Bakal Calon Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal itu adalah:
1)David Farel Sibuea
2)Dharma Setiawan
3)Dwi Ajeng Sekar Respaty,
4)Gerry Yasid,
5)Hardi Selamat Hood,
6)Haripinto Tanuwidjaja
7)Hotman Hutapea
8)Ria Saptarika
9)Richard Hamonangan Pasaribu
10)Sirajudin Nur dan
11)Stephane Gerald Martogi Siburian.

Dari 11 bakal calon anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal oleh KPU ini, salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid.

Sementara 4 Bacalon lainya, masing-masing Dharma Setiawan, Haripinto Tanuwidjaja, Ria Saptarika, Richard Hamonangan Pasaribu adalah inkamben yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD-RI Dapil Kepri.

Sedangkan satu Bacalon DPD Raja Imran Hanafi yang dinyatakan KPU belum memenuhi Syarat dukungan minimal dan diberi kesempatan untuk perbaikan dan penyerahan dukungan perbaikan hingga 16-22 Januari 2023 mendatang, adalah ASN aktif di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.

Penulis: Presmedia
Editor: Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.