Jokowi Tegaskan Biaya Haji 2023 Masih Dikaji

Presdien Joko Widodo saat memberi Keterangan (foto-Sekretaris Kepresidenan)
Presdien Joko Widodo saat memberi keterangan (foto-Sekretariat Kepresidenan)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait wacana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag). Jokowi menegaskan biaya haji tahun 2023 masih dalam proses kajian.

“Biaya haji masih dalam proses kajian,” tegas Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, pada Selasa (24/1/2023) sebagaimana dikutip dari setkab.go.id.

Menurut Jokowi, biaya haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama belum final. Saat ini, pemerintah masih melakukan proses kajian dan kalkulasi terkait biaya haji tahun 2023.

“Itu belum final, belum final sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah melalui Kemenag mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang. Biaya tersebut lebih tinggi dari BPIH tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp39.886.009 per orang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, menyatakan keputusan final terkait biaya haji tahun ini ditetapkan paling lambat 14 Februari 2023.

Pada Jumat (20/01/2023), Komisi VIII DPR RI menggelar diskusi dengan Direktorat Jenderal Haji Kemenag untuk membahas kenaikan biaya haji 2023.

“Kami terus FGD, terus diskusi sampai nanti rencana kami akan putuskan di tanggal 13 atau 14 Februari,” tutur Marwan.

Marwan menjelaskan, pembahasan biaya haji tahun ini harus diselesaikan segera, karena calon jemaah membutuhkan waktu untuk pelunasan. Sehingga, calon jemaah tahun ini memiliki rentang waktu setidaknya satu bulan untuk melunasi biaya haji.

Hingga 14 Februari mendatang, Komisi VIII DPR akan mendalami usulan pemerintah sekaligus memastikan kemampuan calon jemaah haji dalam membayar pelunasan. Mereka juga akan mengecek rincian biaya tersebut untuk memastikan akurasi harga.

“Jadi harus diputuskan paling lambat 14 Februari, harus kita putuskan supaya nanti rentang waktu pelunasan bagi jemaah itu tidak terlalu pendek. Paling tidak satu bulan harus kita beri ruang ke mereka,” pungkasnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.