Kuasa Hukum Tersangka Korupsi di Tanjungpinang Ancam Laporkan Jaksa ke KPK

*Ahmad Drajat: Penetapan Klien Kami Tersangka Korupsi Cacat Hukum

Sidangan Praperadilan tersangka korupsi Goey Taufik Ryan (GTR) diwakili kuasa hukumnya Ahmad Drajat di PN Tanjungpinang, Rabu (25-1-2023).
Sidangan Praperadilan tersangka korupsi Goey Taufik Ryan (GTR) diwakili kuasa hukumnya Ahmad Drajat di PN Tanjungpinang, Rabu (25/1/2023).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Kuasa Hukum Goey Taufik Ryan (GTR), tersangka dugaan korupsi peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Ahmad Drajat mengancam akan melaporkan jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikatakan Ahmad Drajat, usai sidang permohonan praperadilan, sah tidaknya penetapan kliennya sebagai tersangka oleh termohon Kejaksaan  di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (25/1/2023).

Dalam permohonan praperadilanya, Ahmad Drajat mengatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Senggarang  Tanjungpinang tahun 2020 tidak sah, karena berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang cacat yuridis dan cacat hukum.

Pemohon mendalilkan, kliennya bukan sebagai pemegang saham di PT.Ryantama Citrakarya Abadi (RCA) Surabaya (pihak ketiga pelaksana Proyek-red).

“Artinya, pemohon ini tidak ada didalam struktur kepengurusan, tetapi Jaksa menganggap pemohon ini memberi dana padahal itu tidak ada. Pokja menerima dana itu dari seorang perempuan, tetapi saya tidak tahu siapa perempuan itu,” ungkap Ahmad.

Seharusnya lanjutnya, termohon (Jaksa) sebagai penyidik dalam kasus dugan korupsi itu juga harus memanggil dan memeriksa perempuan itu, karena alasannya uang itu adalah operasional dan informasinya pemberian itu dilakukan setelah tender menang.

“Makanya kami juga mengajukan gugat melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang saya gugat ini adalah Pokja,” ucapnya.

Selain itu, Pokja pelaksana tender proyek yang dimenangkan oleh klien disebut Ahmad ada 3 orang. Namun yang ditetapkan termohon (Kejaksaan-red) sebagai tersangka hanya satu orang yaitu ketua Pokja.

“Jadi ini aneh, Apakah anggota-anggotanya sudah diperiksa atau belum, Dan bagaimana statusnya?,” ujarnya bertanya.

Selain status klien yang tidak ada di struktur perusahaan, Pemohon juga mendalilkan, Penetapan klienya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tidak sah dan cacat hukum. Sebab, Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan Kepala Kejaksaan negeri Tanjungpinang Kepada Jaksa penyidiknya dinilai bermasalah.

“Karena, penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Dasril (Mantan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang) ini terbukti menerima uang ratusan juta rupiah dari terperiksa dengan alasan sebagai pinjaman. Hal itu, dibuktikan dengan sanksi yang diberikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Dasril, berupa penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah dan dipindah pada jabatan Kasubag,” ujarnya.

Dengan sanksi Kejaksaan Agung ini lanjut Ahmad, maka penetapan (Pemohon) sebagai tersangka dalam kasus yang diselidiki dan disidik jaksa tersebut cacat hukum. Karena, dilakukan melalui surat perintah penyidik (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang kepada Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi pidsus) yang saat itu dijabat jaksa Dasril.

“Jadi atas sanksi Kejaksaan Agung pada mantan kasi pidsus Kejati Tanjungpinang (Jaksa Dasril) ini maka Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan dalam kasus ini juga cacat hukum dan penetapan klien kami sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang juga tidak sah,” ujarnya.

Harusnya lanjut Ahmad, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang menghentikan dahulu Jaksa penyelidikannya (Dasril) yang bermasalah. Baru keluarkan surat perintah baru.

Ancam Laporkan Jaksa Dasril Ke KPK

Selain menyatakan penetapan klien tidak sah, akibat Sprindik penyidik Kejaksaan cacat yuridis, Kuasa hukum pemohon tersangka korupsi ini juga mengancam akan melaporkan Jaksa Dasril ke KPK.

Sebab kata Ahmad Drajat, peminjaman uang dari terperiksa oleh Jaksa Dasril selaku penyidik dalam kasus yang sedang ditanganinya saat itu adalah juga bagian dari gratifikasi.

“Pengertian gratifikasi itu juga peminjaman, kenapa Dasril tidak dilakukan penyidikan. Dan hal ini menjadi tugas kami untuk melaporkan Dasril ke KPK,” pungkasnya.

Sementara itu, Hakim Tunggal PN Tanjungpinang Ricky Ferdinand yang memeriksa sidang permohonan praperadilan ini akan kembali melanjutkan persidangan pada Kamis(26/1/2023) dengan agenda mendengar tanggapan Termohon (Kejari Tanjungpinang) terhadap Praperadilan pemohon.

Sekedar mengingatkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tahun 2020.

Keempat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini adalah RE selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja), AC wiraswasta, EY selaku Direktur PT. Ryantama Citrakarya Abadi dan GT selaku wiraswasta.

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengatakan, penetapan keempat tersangka, dilakukan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti dari penyidikan yang dilakukan.

Keempat tersangka yang ditetapkan, berdasarkan peran dan tanggung jawab serta perbuatan pada proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang.

Atas perbuatannya masing-masing tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 13 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis :Roland
Editor  :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.