Sidak ke Kepri, Komisi IV DPR Temukan Produk Arang Ilegal di Pulau Galang-Batam

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin di Batam. (Foto Presmedia-Humas DPR RI)
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin di Batam. (Foto Presmedia-Humas DPR RI)

PRESMEDIA.ID, Batam – Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil dari mangrove. Hal itu diketahui setelah Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (25/1/2023).

Produk arang itu tersimpan dalam gudang yang memuat begitu banyak tumpukan karung arang yang siap dipasarkan.

Temuan ini mendapat perhatian serius Komisi IV DPR di tengah upaya pemerintah merehabilitasi hutan mangrove dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp1 triliun lebih. Tentu temuan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah tersebut.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin yang memimpin sidak menyerukan, agar gudang penyimpanan arang ilegal yang berada Pulau Galang tersebut disegel.

“Berapa ratus ribu batang mangrove yang dipotong. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1 triliun lebih untuk penanaman mangrove. Sementara di Kepri ini mangrove ditebang untuk bikin arang,” tegasnya.

“Pemiliknya harus segera di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kita juga akan sidak tempat-tempat lainnya. Semua produk arang ini diekspor ke Singapura dan Malaysia,” tambahnya.

Kerugian negara segera dihitung oleh tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ikut dalam sidak tersebut.
Ternyata tak hanya satu gudang, masih ada gudang lainnya di Pulang Galang yang juga jadi sasaran sidak Komisi IV. Ketika melihat produk orangnya, ternyata batang arangnya cukup besar. Menurut Sudin, batang arang itu didapat dari menebang pohon mangrove yang berusia sekitar 50 tahun.

Politisi Partai PDI Perjuangan itu sudah memerintahkan Gakkum KLHK menyegel gudang-gudang ilegal tempat penyimpanan arang mangrove tersebut. Setidaknya ada tiga gudang yang berhasil disidak Komisi IV DPR bersama Gakkum KLHK.

Informasi seputar produk arang berbahan mangrove ilegal ini, lanjut Sudin, sudah didapat satu bulan sebelumnya. Ketika masuk masa sidang, Komisi IV pun segera menindak gudang-gudang penyimpanan arang ilegal tersebut.

“Kita akan cek, apakah ada izin reklamasi nya apa tidak. Izin reklamasi ada di KKP. Kalau tidak ada izin, kita perintahkan disegel, karena merusak hutan mangrove,” tegasnya.

“Kita juga pernah menyegel PT.Kayla di Batam. Saya katakan segel, karena itu merusak hutan bakau. Kita enggak peduli siapa backing-nya. Kalau melanggar hukum, ya kita akan tegakkan hukum,” pungkasnya.

Penulis:Presmedia
Editor :Redaktur

Leave A Reply

Your email address will not be published.