Ansar Minta Imigrasi Kurangi PNBP-VOA Wisman ke Kepri

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengusulkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengurusan izin masuk Visa On Arrival (VOA) bagi warga negara asing khususnya wisatawan yang berkunjung ke Kepri dikurangi.

Hal itu, dimaksudkan untuk memperbanyak dan memenuhi target 1,2 juta jnjungan Wisman ke Kepri.

Usulan itu disampaikan langsung Ansar ke Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim di ruang rapat Dirjen Imigrasi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ansar turut menggandeng pihak Bintan Cakrawala Resort dan Nongsa Point Marina Batam. Ansar meminta arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya VOA khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepri.

Ansar beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya tiga hingga tujuh hari dengan kebijakan biaya visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata (30 hari) yang sebesar Rp500 ribu.

Menurut Ansar, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan.

“Kami mengusulkan pengurangan biaya visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri,” ungkap Ansar.

Usulan tersebut bukan tanpa dasar, Provinsi Kepri pada 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman. Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di 2019 jumlah kunjungan wisman ke Kepri mencapai 2.864.795 jiwa.

Hal itu membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak. Untuk 2023, Pemerintah Provinsi Kepri berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisman.

Mantan Bupati Bintan dua periode ini juga mengatakan bahwa target kunjungan wisman ke Kepri tersebut bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada 2022.

“Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Imigrasi, Silmy Karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan Gubernur Kepri. Ia menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.

“Terima kasih banyak pak gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Ditjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khususnya visa arrival kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi,” ujarnya.

Silmy Karim pun meminta Gubernur Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisman ke Kepri di tahun ini. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya VOA di Kepri.

Selain itu, Ansar juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status bandara internasional di Bandara RHF sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisman di Kota Tanjungpinang dan Pulau Bintan secara keseluruhan.

“Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional,” pungkasnya.

Penulis: Presmedia
Editor  : Redaktur