Tim Kerja KemenPAN RB, Pantau Implementasi P3DN dan Pengendalian Inflasi Kepri
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan pemantau perkembangan implementasi fokus reformasi birokrasi (RB) tematik di Provinsi Kepri.
Pemantauan dilakukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melihat gambaran upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengendalian inflasi.
Rombongan yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian.
Dalam kunjunganya, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Andi Rahadian, mengatakan, salah satu fokus RB tematik adalah prioritas aktual Presiden dalam pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri.
“Atas hal itu, kami betul-betul ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah bekerja mewujudkan fokus ini,” ujarnya di Batam pada Jumat lalu sebagaimana dikutip dari situs resmi menpan.go.id.
Kepri ITKP Tertinggi di Indonesia
Selain itu, Andi Rahadian juga menyebut Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu pemerintah daerah dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tertinggi di Indonesia.
Penilaian indeks tata kelola pengadaan, dilakukan melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Dengan ITKP Kepri yang tertinggi se Indonesia dalam Penilaian Reformasi Birokrasi, Andi berharap, celah dan ruang perbaikan dalam mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dapat dilakukan di Kepri.
“Melalui kunjungan ini, kami juga mengharapkan dapat tergambar bagaimana strategi pengendalian inflasi dan P3DN sehingga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik,” ujar Andi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau Zaiman Prawira, didampingi Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau Azwandi, serta Kepala Biro Ekonomi & Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau Misbardi, mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penggunaan PDN dengan mewajibkan belanja pemerintah melalui e-katalog.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lewat business matching antar stakeholders yang terlibat seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dengan para pelaku UMKM.
“Beberapa upaya lain yang kami lakukan adalah memastikan bahwa barang-barang UMKM didaftarkan di e-katalog, serta melakukan berbagai pendampingan hingga jemput bola UMKM untuk mendorong kualitas UMKM di Provinsi Kepri,” ujar Zaiman Prawira.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi