PRESMEDIA.ID, Bintan – Sebanyak 5.210 warga yang lanjut usia (lansia) di Kabupaten Bintan akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp1,2 juta.
Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan pemerintah telah alokasikan dana APBD 2023 sebesar Rp2.084.000.000 untuk mensukseskan program BLT lansia. Dana itu akan dibagikan kepada 5.210 orang yang berdomisili di 10 kecamatan.
“Setiap lansia mendapatkan BLT sebesar Rp1,2 juta. Dana itu dibagikan dalam dua tahapan,” ujar Roby di Aula Kantor Bupati, Bintan Buyu, Selasa (4/4/2023).
Pembagian tahap pertama telah berlangsung, dimulai dari 3-18 April. Masing-masing lansia mendapatkan Rp400.000. Kemudian di tahap kedua dibagikan lagi sisanya sebesar Rp800.000.
“BLT ini merupakan tahun yang ketiga kita laksanakan. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para lansia,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bintan, Syamsul mengatakan setiap lansia mendapatkan Rp100.000 per bulan sehingga dalam satu tahun mereka menerima Rp1.200.000.
“Karena dibayarkan pada April ini maka lansia menerima Rp400 ribu dan sisanya Rp800 ribu pada November mendatang,” sebutnya.
Lansia yang berhak menerima BLT di Bintan berjumlah 5.210 orang. Itu terdiri dari 4.312 orang penerima lama dan 898 orang penerima baru.
Maka di tahap pertama ini hanya 4.312 orang yang menerima Rp400.000 sementara 898 penerima baru akan mendapatkan secara utuh di tahap kedua.
“Awalnya anggarannya untuk 4.312 namun ada penambahan 898 orang maka harus dirubah dulu. Kita lagi nunggu perbup parsial-nya. Dipastikan 898 orang ini dapat di tahap selanjutnya namun totalnya tetap sama,” jelasnya.
Untuk penerima BLT lansia terbanyak di Kecamatan Bintan Timur yaitu 1909 orang. Kemudian Kecamatan Bintan Utara 792 orang, Kecamatan Teluk Bintan 551 orang, Kecamatan Teluk Sebong 517 orang, Kecamatan Toapaya 457 orang, Kecamatan Gunung Kijang 360 orang, Kecamatan Seri Kuala Lobam 256 orang, Kecamatan Bintan Pesisir 201 orang, Kecamatan Tambelan 130 orang dan Kecamatan Mantang 73 orang.
“Para lansia ini terdiri orang yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan orang lainnya yang kriteria Non DTKS,” tutupnya.
Penulis: Hasura
Editor : Redaktur