Gubernur Ansar Minta BPN Segerakan Pendistribusian Sertifikat Tanah Warga
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menekankan pentingnya pendistribusian legalisasi lahan masyarakat dengan baik akan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan.
Menurut Ansar, legalisasi dan distribusi tidak hanya sebatas persoalan mendasar terkait pertanahan, tetapi terkait spektrum yang lebih luas seperti penanggulangan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi serta terciptanya ruang usaha baru.
Hal itu disampaikan Ansar saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepri di Trans Convention Centre Aston Tanjungpinang, Jumat (12/5/2023). Rapat disejalankan pembahasan persiapan GTRA Summit Road to Karimun 2023.
Ansar menegaskan, kepemilikan dalam bentuk hukum sertifikat dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan ekonominya masing-masing. Pemilik sertifikat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah melalui perbankan untuk mengembangkan usahanya masing-masing.
“Kalaulah legalisasi lahan masyarakat ini terdistribusi dengan benar-benar dan kita lakukan secara masif dan sukses, maka kita sebagai pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengintervensi program-program ekonomi dan mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat,” kata Ansar.
Dalam kesempatan ini, Ansar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang konsen melakukan reformasi agraria di Indonesia ini secara besar-besaran sehingga ini menjadi salah ikon satu fokus kementerian ATR/BPN untuk melakukan usaha-usaha percepatan untuk ini.
Ansar juga mengapresiasi Kanwil BPN Kepri serta Kanwil BPN Kabupaten/Kota yang terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat guna percepatan dan recovery ekonomi.
“Rakor seperti akan akan kita tindak lanjuti di kantor teknis OPD, supaya kita perkuat koordinasi kita hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan selamat mengikuti rapat koordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri yang juga Ketua pelaksana Harian GRTA Provinsi Kepri, Nurhadi Putra dalam laporannya menyampaikan, ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian pada rapat.
Hal tersebut yakni mencari strategi dan metode yang efektif dalam penyelesaian sertifikasi lahan transmigrasi di Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas.
Lalu sertifikasi hutan mangrove dengan pilot project pada Kota Batam, Bintan dan Karimun yang masih membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota agar diuntungkan di dalam rencana tata ruang. Sehingga, hutan ini punya aspek legalitas yang jelas dan tetap lestari kemudian fokus yang terakhir adalah persiapan Road to Karimun GTRA Tahun 2023.
“Mari bersama sambut event akbar yang akan dilaksanakan di Karimun pada 29 sampai dengan 31 Agustus 2023. Beberapa persiapan telah berjalan tetapi tetap membutuhkan kolaborasi untuk menyelesaikannya. Terima kasih atas dukungan penuh Pak Gubernur sehingga persiapan GTRA saat ini berjalan semakin baik dan terarah,” pungkasnya.
Baca Juga :
- Tahun 2022 Kanwil BPNATR Kepri Selesaikan 36 Ribu Sertifikat PTSL Masyarakat di Kepri
- Pemprov dan BPN Targetkan 10 000 Sertifikat Lahan Pesisir di Kepri Terbit Sebelum GTRA Summit 2023
- Kepri Bersiap Jadi Tuan Rumah Summit GTRA 2023
Penulis: Presmedia
Editor : Redaktur