LHP BPK Dirilis Media, Adi Prihantara Tuding Wartawan “Cari Makan”

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah provinsi Kepri Adi Prihantara sempat menuding, Wartawan media yang merilis sejumlah temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD 2022 Provinsi Kepri memancing dan cari makan.
“Makanya kita kadang baca temun-temuan gitu, Ah, ini yang nulis hanya sekedar untuk memancing ini, dan kita paham juga. Dan kami juga menyadari, orang yang nulis juga cari makan, iyah makan lah, tapi mudah-mudahan tidak…,” ujarnya pada sejumlah wartawan di kantor gubernur Kepri, Selasa (6/6/2023).
Dalam kesempatan itu, Adi juga membantah, ada temuan LHP BPK sebesar Rp12,5 Miliar untuk honor tim khusus gubernur dan jika ada LHP seperti itu katanya, juga pasti tertulis dengan rinci, apa yang menjadi temuan dan apa tindak lanjut.
“Bukan membantah, silahkan saja ditulis, karena kita memahami apa yang terjadi, hanya seperti itu aja,”ujarnya lagi.
Namun ketika disinggung mengenai makna bahasanya, apakah ditujukan atas pemberitaan temuan LHP-BPK terhadap LKPD-APBD 2022 Kepri yang dirilis Media, memancing dan mencari makan?, Adi Prihantara mengatakan, wartawan yang bekerja menulis pemberitaan memang untuk mencari makan.
Kepada sejumlah wartawana, mantan Sekda Bintan ini juga mengatakan, jika mau mengkritik pemerintah, tidak harus mengumbar dan mempublikasikan secara umum LHP-BPK. Tetapi katanya, bisa juga membuat surat, dengan bunyi: “Kepada Yth Gubernur, terkait dengan hal ini sebaiknya begini, itu kritik,” ujarnya.
“Tapi kalau niatnya mau mengumbar, apa namanya..?,” ujarnya bertanya pada wartawan yang meminta tanggapanya atas LHP-BPK itu.
Edi Prihantra Ralat Tudinganya Media Menulis LHP-BPK Untuk Cari Makan
Sementara itu, ketika pernyataanya kembali dikonfirmai PRESMEDIA.ID dengan meminta penjelasan mengenai satemenya yang menyebut “Wartawan yang menulis LHP-BPK cari makan”, Adi Prihantara kembali meralat statement-nya.
Ia mengatakan, maksudnya menyatakan “Mencari makan itu terhadap orang yang bekerja. Demikian juga wartawan atau Jurnalis, menulis untuk mencari makan dan mendapat gaji,” katanya.
“Kami mohon maaf yah, maksud kami mencari makan itu kan orang kerja, Wartawan itu kan kerja nulis. Jadi sama-sama kita mencari makan, Artinya kerja bukan untuk mencari hal-hal yang negatif begitu,” ujar Sekda Kepri ini.
Jadi lanjutnya, “Prinsipnya dalam pemikiran kami orang kerja itu adalah mencari makan, jadi dimaklumi saja,” sebutnya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Adi Prihantara membantah temuan BPK tentang penetapan tim khusus yang tidak didukung dengan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang memadai.
Demikian juga realisasi belanja kantor Rp395.533.928.399,68 yang diantaranya merupakan belanja jasa tenaga pelayanan umum senilai Rp12.169.124.994,00 atau terealisasi sebesar 98,54 persen dari anggaran senilai Rp12.349.105.315,00 yang salah satunya direalisasikan untuk pemberian honorarium kepada tim khusus juga dikatakan tidak benar.
“Mana LHP nilainya segitu, kalau dasar LHP, pasti tertulis dengan rinci, apa yang menjadi temuan, apa tindak lanjut, bukan membantah, silahkan saja ditulis,” kata Sekda Kepri Adi Prihantara pada sejumlah media di Tanjungpinang, Selasa (6/6/2023).
Selain itu, Adi Prihantara juga menyebut, pembentukan dan penetapan staf khusus (Timsus) Gubernur Kepri yang disebut BPK tidak memiliki dasar hukum juga tidak benar.
Temuan BPK lanjut Adi, hanya mengenai adanya selisih pembayaran honor dan jasa pada narasumber ketika memberi materi dengan jam-nya yang kebanyakan. Namun uang tersebut juga telah dikembalikan.
“Dari sejumlah kelebihan itu ada yang mengembalikan Rp12 juta, karena kelebihannya tidak banyak dan cuman Rp8 juta aja,” ujarnya.
Jadi lanjutnya, “Kalau dibilang Rp12,5 miliar, Nggak ada temuan segitu”, dan menurutnya temuan yang diterima pemerintah hanya Rp68 juta di Bappeda kemudian beberapa OPD lainya ada beberapa juta.
“Penjelasanya Rp12,5 Miliar itu adalah untuk pembayaran THL, yang salah satunya juga memang untuk membayar Honor Timsus, Jadi bukan seluruhnya untuk timsus, bukan,” ujarnya pada medi ini.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi