Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tanggung Jawab, Otoritarianisme dan Hoaks Ditengah Virus Corona

Dosen UMRAH Dr.Suryadi MH.

Oleh:Dr.Suryadi MH

Evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan Cina ke Indonesia, hendaknya harus dicermati dengan perspektif yang jernih. Karena hal ini merupakan masalah yang sangat sensitif dan berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, evakuasi warga negaranya dari negara lain merupakan langkah kebijakan Negara Indonesia yang sangat tepat, sebagai bentuk hadirnya Negara dalam persoalan-persoalan warga negaranya.

Virus Corna yang terjadi di Wuhan saat ini, menjadi fakta kekhawatiran seluruh Negara dan Internasional yang berdampak bagi seluruh warga negara, termasuk Indonesia atas warganya yang ada di tempat berjangkitnya virus corona tersebut.

Sehingga, ketika pemerintah mengevakuasi warganya dari Wuhan-Cina, merupakan bukti perhatiaan dan hadirnya negara, sebagaimana yang diungkapkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “…Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..dst”, Hingga, kata-kata yang menyatakan,”Melindungi segenap Bangsa Indonesia” dalam UU ini, dibuktikan negara dengan mengevakuasi dan memastikan jumlah warga neganya yang ada di seluruh Cina, khusunya yang ada di Wuhan dan kemudian dievakuasi.

Evakuasi yang dilakukan negara, juga merupakan keputusan yang sangat tepat, dalam memberi jaminan keselamatan Warga negara dengan cara membawa kembali ke tanah air. Tetapi, Kemudian, kebijakan yang kedua, ketika negara memutuskan, tempat dijadikannya lokasi evakuasi warga negara dari Wuhan ke kabupaten Natuna menjadi persfektif lain yang perlu di analisa.

Pertama, dalam persfektif Kebijakan, dalam hal ini memang terlihat, Pemerintah Pusat terkesan otoriter. Kenapa Otoriter,? Karena dari proses penentuan tempat atau lokus evakuasi warga Negara Indoensia dari Wuhan ke Natuna ini, tidak ada konfirmasi secara jelas yang disampaikan pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah khusunya kabupaten Natuna.

Satu niat yang baik, Tentu, harusnya juga ditempuh dengan cara-cara yang baik. Tetapi, proses keputusan penetapkan Natuna sebagai tempat relokasi warga negara Eks Wuhan ke Natuna ini, meninggalkan fakta-fakta dan kesan Otoritarianisme pemerintah pusat. Seharusnya, ada komunikasi dan koordinasi yang intensif, komunikasi yang jelas, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang majemuk ditenhah masyarakat.

Kedua, bukti Otoritarianisme pemerintah pusat ini, juga ditunjukan, Tatkala pemerintah daerah kabupaten Natuna mengeluarkan surat edaran tentang libur sekolah selama masa relokasi WNI di Natuna, Namun kemudian, melalui telegram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut.

Ini membuktikan bahwa, Pemerintah pusat tidak memiliki sikap empati terhadap kondisi sikologis masyarakat Natuna. Harusnya, kebijakan pemerintah daerah meliburkan siswa sekolah yang ada di Natuna selama masa relokasi, yang direncanakan selama 2 Mingu, harus dipandang secara positif dan diberi apresiasi oleh Pemerintah pusat, Dan bukan kemudian kebijakan itu di anulir dengan mengirimkan telegram agar untuk dicabut.

Maka, fakta terkirimnya telegram kementeriaan dalam Negeri ke pemerintah daerah kabupaten Natuna, untuk mencabut surat edaran Bupati tersebut, menjadi fakta Otoritarianisme selanjutnya yang dinampakan pemerintah Pusat dan kurang tepat dan mesti dievaluasi.

Dari kacamata pemerintah daerah, kabupaten Natuna, juga harus disikapi secara positif, Pemerintah Kabupaten Natuna dan segenap masyarakat Natuna juga harus merasa bersyukur, Karena, diberi kesempatan untuk menjadi tempat relokasi warga negara Indonesia dalam rangka Observasi. Karena, mereka (Eaga yang di relokasi dan di Observasi) itu juga adalah anak bangsa, Warga negara Indonesia serta Saudar-saudara kita sendiri.

Sebalik-nya, walaupun itu bukan Warga negara Indoensia, tetapi mereka adalah juga manusia, atas prinsif-prinsif kemanusian, siapapun orangnya dari warga negara mana asalnya, dan apa-pun latar belakang sosialnya, Kita harus siap menjamu, menerima dalam penerapan prinsif kemanusiaan atau sebagai sesama manusi. Dan hal ini yang seharusnya disikapi semua pihak secara arif.

Atas hal itu, Masyarakat dan Pemerintah kabupaten Natuna hendaknya harus bersyukur, karena daerahnya dipercaya menjadi tempat relokasi warga negara Indoensia dari Wuhan tersebut.

Berikutnya adalah, juga perlu dicermati, atas issu dan pemahaman bahasa yang liar dan berkembang di tengah masyarakat, Terkait prase bahas “Karantina” dengan prase bahasa “Obserpasi”. Dua Prase bahasa ini memiliki arti bahasa yang berbeda.

Hari ini, bahasa yang berkembang dan liar di masyarakat adalah bahwa, relokasi Warga Negara Indonesia dari Wuhan di Natuna itu dalam proses Karantina. Padahal sebenarnya tidak, karena Kementerian Kesehatan juga telah mengatakan secara jelas, sebanyak 238 orang Warga negara Indonesia dari Wuhan itu, seluruhnya dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit virus Corona.

Dilakukanya relokasi terhadap mereka yang kemudian diletakkan di Natuna, sebenarnya bukan dalam proses Karantina, Tetapi adalah dalam proses observasi. Jika dikatakan “Dikarantina” maka pesepsi yang timbul dari prase bahasa itu adalah pengasingan terhadap mereka atas bukti bahwa mereka sudah terjangkit virus hingga harus diasingkan dari kehidupan dan kelompok masyarakat agar tidak terjangkit kepada siapapun.

Tapi faktanya, 238 orang Warga Negara Indonesia yang di evakuasi dari Wuhan dan direlokasi di Natuna ini, tidak satu-pun yang terjangkit virus tapi dalam keadaan sehat. Namun, karena mereka baru berasal dari daerah endemik tempat virus corona, sebagai mana tanggungjawab yang dilaksanakan pemerintah, ada Standard Operasional Prosedur (SOP) yang juga harus dilaksanakan Negara sesuai dengan aturan.

Sedangkan Observasi adalah proses penelitian menganalisa tentang objek atau subjek tertentu, dalam sebuah objek untuk diketahui dan dipastikan keadaannya. Jadi relokasi WNI dari Wuhan di Natuna saat ini bukan Karantina, tapi adalah proses observasi.

Dalam pelaksanaan Observasi, Indoensia yang menjadi Negara yang ikut meratifikasi UU Keselamatan dalam penanganan wabah penyakit di dunia sebagaimana yang ditetapkan organisasi Kesehatan Dunia atau Word Helt Organization (WHO), juga harus ikut melaksanakan Standard Opersional Prosedural penanganan.

Dalam hal ini, apa yang dilakukan negara, adalah menyelamatkan warganya dengan cara dikembalikan ke tanah air dan sebelum dikembalikan ke keluarga dan sosial masyarakat, dipastikan terlebih dahulu bahwa, kondisi warga negara yang baru keluar dari daerah endemik virus itu, bersih, sehat dan tidak terjangkit atau terinfeksi virus Corona sedikit-pun, Nah itu lah namanya observasi.

Oleh karena itu, bahas “Karantina” sebagai mana yang berkembang ditengah masyarakat harus diluruskan, sebagai cara untuk memastikan bahwa WNI yang di Natuna tersebut benar-benar tidak ada masalah dengan virus corona.

Ketiga, harusnya ada semacam apresiasi terhadap pemerintah kabupaten Natuna dalam konteks, Pemerintah pusat harus bisa memberikan apresiasi lebih, kepada pemerintah kabupaten Natuna. Misalnya, dengan cara memberikan semacam tambahan stimulus dana daerah melalui dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum kepada Natuna.

Apalagi kabupaten Natuna, adalah merupakan daerah terluar terdepan, yang memang jika dilihat dal sektor pembangunan, masih minim proses pengalokasiaan anggaran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten itu. Oleh karena itu, dengan dijadikannya Natuna sebagai tempat relokasi WNI dari Wuhan. Sangat wajar pemerintah pusat memberikan apresiasi yang lebih kepada pemerintah dan masyarakat kabupaten Natuna agar bisa lebih maju dan sejahtera.

Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, dengan pemerintah daerah kabupaten Natuna, serta Gubernur provinsi Kepri, harus duduk bersama untuk memberikan klarifikasi secara utuh kepada masyarakat, terhadap Infromasi penanganan dan observasi yang dilakukan, hingga dapat menenteramkan gejolak yang terjadi ditengah masyarakat, dan apa yang dilakukan pemerintah, terhadap 238 Warga Negara Idonesia dari Wuhan di Natuna terang adanya.

Harapan semua pihak, masalah ini dapat segera diselesaikan dengan cara duduk bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam memberikan klarifikasi secara utuh kepada masyarakat hingga masyarakat maklum dan gejolak persepsi dapat diselesaikan.

Penulis adalah Akademisi Dosen di UMRAH, juga Sekretaris Umum MW KAHMI Kepri dan Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Provinsi Kepri.

Comments
Loading...