Camat dan Lurah se-Kepri Rakor dengan Gubernur, Camat dan Lurah Kota Batam Tak Hadir
*Ansar Berharap Camat dan Lurah se-Kepri Bisa Hadir
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Camat dan lurah se-provinsi Kepri menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur. Namun Camat dan lurah serta perangkat daerah kota Batam tidak ada yang hadir.
Sementara Wakil wali kota Batam Amsakar Achmad turut hadir dalam acara yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kepri,
Dalam laporannya, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Kepri Zulhendri, mengatakan, Provinsi Kepri yang terdiri dari 7 kabupaten dan kota, memiliki 224 kecamatan dan kelurahan, jumlah itu terdiri dari 80 kecamatan dan 144 kelurahan.
“Dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri, hanya kota Batam yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya untuk menghadiri rapat koordinasi camat dan lurah se-provinsi Kepri ini,” kata Zulhendri.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap, untuk kota yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya, agar kedepannya bisa mengirimkan perangkat pemerintahnya untuk sama-sama membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh camat dan lurah dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, juga diperlukan peningkatan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.
Camat dan lurah kata Ansar, memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kedepannya koordinasi yang baik antara Pemerintah, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat dengan baik.
Gubernur Ansar juga menekankan, pentingnya pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat. Camat dan lurah diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan serta menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Saya berharap camat dan lurah dapat menjadi pelayan publik yang baik, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita harus bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” kata Ansar.
Rakor sendiri, dilaksanakan dalam upaya memperkuat peran dan kualitas Camat dan Lurah yang menjadi perpanjangan tangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Hal ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Presiden Republik Indonesia melimpahkan 46 tugas dan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara atributif.
Ansar mengatakan, salah satu tugas gubernur adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sampai kepada pemerintah wilayah kabupaten/kota yang secara lebih spesifik terjabarkan secara administrasi kewilayahan kecamatan, kelurahan, dan desa.
“Oleh sebab kami berharap, seluruh camat dan lurah se Kepri bisa hadir dalam acara-acara seperti ini. Sehingga sinergitas dalam upaya merealisasikan program pembangunan Kepri bisa tersampaikan langsung, hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.
Kegiatan rapat koordinasi ini juga dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad, Plt.Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Raziras Rahmadillah, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad,
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanjungpinang Muhammad Yatim, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bintan Rudi Iskandar, Widyaiswara Utama Lamidi, tim percepatan pembangunan, dan seluruh kepala OPD Pemprov Kepri.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi