Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Menyoroti Sistim Peradilan Dan Pengelolaan Barang Bukti di Polres Tanjungpinang

Suherman, Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana dan Ketua Komunitas Peradilan Semu UMRAH.

Oleh:Suherman

Secara teoretik telah lama diungkapkan oleh ahli pikir Prancis Monstesquieu dalam Le Eprit Des Lois yang diterjemahkan sebagai The Spirit of Law bahwa, terhadap orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. Pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, Kedua kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan dan ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatkan kekuasaan, sering terjadi apa yang disebut Abuse of power atau Menyalahgunakan Kewenangan, yang acap kali memperkaya diri sendiri atau orang lain (Eddy OS:Mimbar Hukum).

Berbicara Hukum Acara Pidana, diartikan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan Pidana, mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan didepan Persidangan, Pengambilan Keputusan, hingga upaya hukum dan pelaksanaan penetapan putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.

Proses hukum acara pidana sendiri, terintegrasi dengan sistim peradilan terpadu atau (Integrated criminal Justice systim) dengan azas dan tugas fungsi masing-masing lembaga penegak hukum. Berkaitan dengan pembuktiaan dalam proses pemeriksaan di persidangan, untuk mengambil keputusan, sangat erat kaitanya dengan proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Demikian juga Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Subsistim di Kepolisian, menjadi bagian yang sangat penting dan ujung tombak dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sebagai wakil negara terhadap orang-orang yang melakukan pelanggar hukum pidana.

Kepolisian sebagai penjaga pintu sistem peradilan pidana atau Gatekeeper in the Process Criminal Justice System juga mempengaruhi kinerja penegak hukum lainya, karena sistim peradilan Pidana tidak hanya mencakup satu Institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara lainya.

Menurut Cavadino dan Freeney, Pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberi dampak dan beban kerja pada aparat penegak hukum yang lain, Hingga sikap profesional, modern dan terpercaya aparat Kepolisian tidak bisa ditawar-tawar.

Akan tetapi, dalam sidang pembuktian 4 terdakwa kasus perampokan, Dengan barang bukti  Rp.55 juta yang hilang menurut penyidik Kepolisian, telah dibantah oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Akibatnya, Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi penangkap lainya guna dimintai keterangan terhadap kronologis dan proses penangkapan hingga tas dan barang bukti uang Rp.55 juta hasil rampokan terdakwa itu hilang.

Di internal Kepolisian sendiri, Atas bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi Polisi terhadap barang-bukti Tas dan uang rampokan yang hilang ini, mengakibatkan, “kebakaran jenggot” hingga Polres Tanjungpinang, langsung menyikapinya dengan membentuk Tim Investigasi atau pemeriksaan internal atas kinerja dari unit criminal duty di  Polres Tanjungpinang itu.

Bagi masyarakat awam, pemeriksaan investigasi yang hanya dilakukan Devisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Tanjungpinang ini tak ubahnya hanya sebuah proses seremoni dalam menunjukan keseriusan Polres membuka kebenaran fakta yang terjadi.

Namun, bagi mereka yang memahami sistem pengawasan Internal penegakan hukum secara utuh, mengharapkan, pemeriksaan yang efektif dalam membersihkan oknum-oknum  yang melakukan “Abuse of Power” dan merusak nama baik Institusi, harusnya dilakukan oleh pengawas diluar Polres Tanjungpinang. Tujuanya adalah untuk mencegah terjadinya Samenhang atau saling keterkaitan.

Dari hilangnya barang bukti perampokan, serta dibentuknya tim Investigasi di Internal Polres Tanjungpinang ini, ada beberapa hal yang penulis soroti terkait dengan persoalan penanganan barang bukti atas kasus perampokan yang dilakukan Satreskrim Polres Tanjungpinang.

Pertama, secara normatif barang bukti atau BB adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian dan seizin Pengadilan untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang-Bukti dalam kasus perampokan ini adalah uang yang disita oleh penyidik, yang mana menurut Pasal 44 KUHAP  “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga”.

Hal ini menunjukan KUHAP telah tegas melarang bahwa, BB tidak boleh dipergunakan, dipindahkan bahkan dimiliki oleh siapapun kecuali untuk kepentingan penyidikan.

Jika hal tersebut dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi kode etik atau disiplin, seperti kasus yang menimpa Bripka Firmansyah Hari Munajat di Polda Sulsel yang terbukti menggelapkan BB uang dan dikenakan sanksi dipindah tugaskan atau Demosi.

Selain itu menurut Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Pasal 9 menguraikan “Pejabat Pengelola Barang Bukti atau PPBB merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Kapolres”.

PPBB tersebut paling sedikit beranggotakan 3 orang anggota Polri terdiri dari Ketua berpangkat Perwira, Staf Urusan Administarsi serendah rendahnya berpangkat Brigadir dan Staf pembantu serendah rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua atau Pegawai Negeri Sipil Polri.

Oleh karena itu, jika ditelusuri secara mendalam, maka terdapat tiga fakta kemungkinan yang mesti dipertanyakan secara komprehensif, Pertama, apakah petugas di lapangan tidak melaporkan jumlah uang sitaan saat penangkapan secara keseluruhan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti.

Kedua, apakah petugas Pejabat Pengelola Barang Bukti yang diduga melakukan, Abuse of power atau sebaliknya. Dengan tidak benarnya jumlah barang bukti yang dilaporkan penangkap dan pejabat atasanya menjadikan barang-bukti tersebut menjadi berkurang saat pemeriksaan di Pengadilan. Dan ketiga, apakah petugas dilapangan dengan atasnya dipenyidikan, atas barang bukti yang berkurang ini sama sama terlibat?.

Atas kemungkinan tiga pertanyaan diatas, maka seyogianya, Kapolres Tanjungpinang harus melibatkan pihak lain atau Devisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri sebagai tim pemeriksan yang independent atas sejumlah dugaan terhadap barang bukti tas dan uang Tp.55 Juta yang raib tersebut, Dengan harapan, hasil pemeriksan yang dilakukan akan lebih objektif.

Kedua, unsur manejemen di subsistim penyidikan tindak pidana dalam perkara a quo perlu di periksa secara keseluruhan, apakah terlibat dalam artian sebagai pelaku (Pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), Turut serta melakukan (Medeplegen) dan terakhir yang menganjurkan atau menggerakan untuk melakukan (uitloker).

Apabila tim investigasi dapat membuktikan penggelapkan BB oleh oknum petugas penyidik dilapangan yang melibatakan doenpleger serta Medepleger atau bahkan uitloker, Maka konsekuensinya tidak hanya disebut sebagai penggelapan Barang Bukri. Akan tetapi, juga menimbulkan persoalan baru, dugaan memberikan keterangan palsu di depan Persidangan Pengadilan, atas keterangan dan kesaksian anggota Polisi penangkap di depan majelis hakim.

Ketiga, tidak diperlihatkannya barang bukti berupa tas sebagai penampung uang rampokan di muka persidangan, menandakan bahwa hubungan Jaksa Penuntut Umum dalam subsistim penuntut dengan penyidik tidak termanejemen dengan baik.

Sekali lagi, Feeney dalam Maneging Of Criminal Justice menyatakan, Profesionalisme aparat penegak hukum, tidak hanya berdasarkan pengetahuan teoritik, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan kinerjanya dalam menangani suatu perkara. Sebab pada hakikatnya dalam sistem peradilan pidana, kerja aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kepada aparat penegak hukum lain. Tegasnya, kerja penyidik memberi dampak kepada penuntut umum dalam hal pembuktian perkara yang ditangani di persidangan.

Keempat, Pernyataan Kapolres Tanjungpinang di Media, yang mengatakan Tim investigasi masih menunggu 4 terdakwa parampokan  selesai diputuskan Pengadilan, baru melakukan rekonstruksi penangkapan oleh Tim Investigasi, akan mengakibatkan putusan pengadilan tersebut cacat fakta secara hukum serta menyulitkan hakim dalam menyusun obictur dicta dan ratio decindedi dalam putusannya.

Karena, kendati ke 4 terdakwa mengakui perbutanya, tetapi sebagian dari keseluruhan barang bukti dalam kasus quo ada yang hilang atau masih dipertanyakan, Ntah bagaimana hakim nanti memutuskan perkara yang jumlah uang kerugian korban, keterangan saksi yang satu dan yang lainya berbeda itu akan disimpulkan dalam putusan.

Penulis Adalah Mahasiswa Ilmu Hukum Pidana dan Ketua Komunitas Peradilan Semu UMRAH

Comments
Loading...