Ultimate magazine theme for WordPress.

Hoaks, Ketidak Netralan ASN Dan Aparat serta Politisasi SARA Jadi Ancama Pilkada 2020

Diskusi Publik Bawaslu Kepri "Menangkal Hoaks dan Politisasi Sara di Pilkada 2020"

Diskusi Publik Bawaslu Kepri, Mengambil tema Menangkal Hoaks dan Politisasi Sara di Pilkada 2020.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta mengatakan, Hoaks atau berita bohong yang disebar melalui jejaring sosial, serta issu Suku, Ras dan Agama (SARA) dan ketidak Netralan ASN dan Aparat, masih menjadi ancaman pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Polkada) di Indenesia 2020.

“Selain itu, Politik Uang dan Disintegrasi penyelenggara Pemilu juga turut menjadi ancaman,”ujarnya dalam Diskusi Publik Menangkal Hoaks dan Politisasi Sara di Pilkada 2020, yang diselenggarakan Bawaslu Kepri di Tanjungpinang, Rabu,(19/2/2020).

Pemanfaatan Hoaks dan Politisi Sara dalam Pilkada, lanjutnya, disebabkan masih lemahnya literasi dan SDM masyarakat pada issu strategis Pemilu. Hal itu disebabkan, kurangnya wacana diskusi publik sebagai saranan memberi pemahaman pada masyarakat.

Sedangkan bagi penggunan Hoaks dan politik SARA, juga menganggap pemanfaatan Haoks dan isu SARS sebagai politik identitas, memiliki biaya cost yang lebih murah hingga mengangap, lebih relepan dibandingkan mengumpulkan massa.

Oleh karena itu, lanjut peneliti Demokrasi dan Pemilu di Indonesia ini, yang perlu dilakukan adalah membangun usaha politik rasional dan sehat, hingga masyarakat paham dan mengerti dengan tatanan pelaksanaan Pilkada untuk mencapai kemajuan dengan menghadirkan program Visi dan Misi yang visioner dari kandidat.

“Selain itu, juga perlu membangun komunitas informasi yang sehat di tengah masyarakat, dengan cara mengedukasi warga untuk mencari kebenaran suatu issu, membangun dan mendidik warga Toleran, serta menciptakan Pluralisme Politik melalui literasi yang kuat dimasyarakat,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugrogo juga mengatakan, ada atau tanpa niat jahat, saat inin Internet dan media sosial menjadi pendorong masyarakat terbelah dan membuat kominitas berbeda dan saling bermusuhan.

Belajar dari Pemilu 2019 lanjut Septiaji, Famindo mencatat, penyebaran Hoaks pada Pemilu 2019 terjadi dalam 2 fase, yaitu Hoaks sebelum Pemilu yang saling menyerang antar kandidat dan konstituen serta simpatisanya, serta Hoaks setelah Pemilu yang menyerang legitimasi Lembaga dan Proses Pemilu.

“Sejumlah Hoaks sebelum pemilu itu dapat dilihat dari beberapa contoh, seperti ada yang menyebarkan issu Sever KPU ada di Singapura yang diseting salah satu kubu, 7 kontainer surat suara tercoblos, KPU Umroh bersama Jokowi dan lain sebagainya,”ujarnya.

Setelah Pemilu, kembali disebarkan Hoaks untuk menyerang legitimasi Lembaga dan Proses Pemilu, dengan berita bohong, data C1 di Mabes TNI menyatakan salah satu kubu menang, Data quik Count menyatakan salah satu kandidat menang dan bahkan KPU dituduh curang dengan mengiring opini untuk memenangkan salah satu kandidat. Dan sejumlah berita hoaks ini dibuat sedemikian rupa, untuk menggiring opini publil melegitimasi pelaksanaan Pemilu.

Oleh karena itu, Penyemebggara Pemilu dan Pengawas pemili, bersama dengan element pemerinitah serta masyarakat lainya, perlu lebih terbuka dan memberikan edukasi pada masyarakat, terkait tahapan demi tahapan dan pelaksanaan Pemilu melalaui media visual dan audiovisual untuk memberi pemahaman pada masyarakat.

“Selain itu, penyelenggara dan pengawas Pemilu juga harus lebih aktif di media sosial. Dan berkomunikasi dengan lebih baik menjawab setiap issu yang berkembang. Dan berkoleborasi dalam menyebarkan infromasi yang bernar melalui Media dan lembaga Check fakta,”sebutnya.

Karena misinfromasi dengan kata-kata pemantik atas issu yang bergulir, kata Septiaji, juga harus direspond dengan cepat, hingga tidak semakin menambah gaduh, Karena membiarkan kecurigaan tumbuh dimedia sosial juga akan menambah issu yang tidak benar menjadi semakin sesat.

Komisioner Bawaslu Kepri Idrawan mengatakan, Diskusi Publik Menangkal Hoaks dan Politisasi Sara di Pilkada 2020 itu sengaja digelar dalam mengisi kekosongan wacana Publik dan memberi pemahaman pada masyarakat dan kalangan lembaga di Provinsi Kepri dalam menangkap issu Hoaks dan issu SARA Pada Pilkda mendatang.

“Kerjsa sama dan diskusi seperti ini akan terus kami lakukan, sebagai kampanye dan upaya literasi dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepri,”sebutnya.

Selain dihadiri mahasiswa, Lembaga, OKP dan Ormas, kegiatan ini juga mengundang sejumlah pengurus organisasi wartawan, serta sejumlah media massa.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...