KPU Kepri Terima 10 Pengaduan Warga Terhadap Caleg DPRD Kepri Pemilu 2024

0 8
Anggota KPU Kepri Ferry Manalu (Foto: KPU Kepri/Presmedia.id)
Anggota KPU Kepri Ferry Manalu (Foto: KPU Kepri/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima sepuluh laporan pengaduan dari warga terkait Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kepri yang terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk Pemilu 2024.

Komisioner KPU Kepri Divisi Teknis Pemilu, Ferry Manalu, mengungkapkan kesepuluh laporan pengaduan yang diterima itu, berkaitan dengan satu Caleg yang terdaftar dalam DCS.

Materi laporan adalah keterlibatan Caleg tersebut dalam partai politik sebelumnya dan pencalonannya di partai politik tertentu.

Saat ini lanjutnya, KPU telah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada partai politik yang mencalonkan Caleg tersebut dan memberikan waktu 7 hari untuk klarifikasi.

“Kami memberikan waktu, 7 hari kepada partai politik yang mencalonkan Caleg ini untuk mengklarifikasi. Setelah klarifikasi dari partai politik, kami akan memutuskan apakah akan membatalkan pencalonannya dan meminta partai politik untuk menggantinya.” ujarnya.

Penting untuk dicatat bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif DPRD Provinsi Kepri terdapat 604 orang dari 18 partai politik. Ke 604 Caleg ini, akan bersaing memperebutkan 45 kursi DPRD Kepri pada Pemilu 2024 mendatang.

Selain laporan terkait DCS Caleg DPRD Kepri, KPU Kepri menyebut, juga menerima 10 pengaduan terkait DCS Caleg di tujuh kabupaten/kota di Kepri.

Ini mencakup lima pengaduan di KPU Kabupaten Lingga, satu pengaduan di KPU Batam, satu pengaduan di KPU Bintan, satu pengaduan di KPU Anambas, dan dua pengaduan di KPU Kabupaten Karimun. KPU Tanjungpinang dan Natuna tidak menerima pengaduan dari warga.

Semua pengaduan dan masukan warga terhadap Caleg DPRD kabupaten/kota ini sebut Ferry, saat ini juga sedang diproses dengan meminta klarifikasi dari partai politik yang mengusung Caleg tersebut.

Partai politik diberi waktu 7 hari, mulai dari 1 hingga 7 September, untuk memberikan klarifikasi sebelum diputuskan dalam rapat Pleno KPU.

Namun, KPU tidak mengungkapkan jenis dugaan pelanggaran yang diadukan masyarakat kepada KPU kabupaten/kota itu. Alasannya, hal ini untuk melindungi nama baik dan menunggu kepastian kebenarannya.

“Nanti informasi lebih lanjut akan kami disampaikan pada 8 September 2023 setelah rapat Pleno,” ujar Ferry.

Penulis: Presmedia
Editor  : Redaksi/Charles

Leave A Reply

Your email address will not be published.