Tim Percepatan Reformasi Hukum Serahkan Rekomendasi Agenda Prioritas ke Presiden

*Ini Sejumlah Rekomendasi Pokja Tim Percepatan Reformasi Hukum

0 31
Ilustrasi Peradilan (Foto: Istimewa/Persmedia.id)
Ilustrasi Reformasi Hukum (Foto: Dok-Persmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Indonesia telah melewati 25 tahun reformasi pasca 1998. Namun, reformasi sistem hukum yang diharapkan dapat menjamin HAM, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat masih jauh dari harapan.

Sebaliknya, publik terus disuguhkan persoalan yang menggelayuti institusi hukum itu sendiri. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran etik, merebak di berbagai institusi hukum, seperti Mahkamah Agung (MA) Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tak ketinggalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lahir dari “rahim” reformasi mulai terjangkit persoalan serupa, demikian juga upaya sistematis untuk melemahkan kedua lembaga tersebut.

Aroma konflik kepentingan, sangat kuat terjadi dalam proses penyusunan peraturan, terlebih, karena proses tersebut semakin lama semakin tertutup dan jarang melibatkan publik.

Akibatnya, keadilan dan kepastian hukum, semakin tergerus, korupsi membudaya, konflik agraria meluas, pengelolaan sumber daya alam yang buruk hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan menguntungkan segelintir kelompok tertentu.

Situasi tersebut di atas mendapat perhatian serius Menko Polhukam Mahfud MD, Sehingga dibentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum (“Tim Percepatan”) melalui SK Nomor 63 Tahun 2023 dibawa Menko Polhukam bekerjasama dengan KEMITRAAN (Partnership of Governance Reform).

Tim Percepatan Reformasi hukum ini, dibagi dalam 4 kelompok kerja (Pokja). Keempat Kelompok kerja itu adalah:
(1) Pokja Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum
(2) Pokja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam,
(3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta
(4) Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.
Setelah bekerja kurang lebih 3 bulan, Tim Percepatan yang beranggotakan 34 tokoh, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil ini, merampungkan dokumen Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum di Indonesia.

Dokumen itu disusun berisikan rekomendasi agenda prioritas jangka pendek (hingga September 2024) dan jangka menengah (2024-2029), termasuk hasil masukan dari pertemuan konsultatif 18 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan 32 organisasi masyarakat sipil.

Tim percepatan reformasi hukum, menyerahkan sejumlah rekomendasi agenda prioritas reformasi hukum di Indonesia ke Presiden. Total jumlah Rekomendasi yang diserahkan lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah. pada Kamis (14/9/2023) di Istana Negara.

Tim Percepatan pada masing-masing Pokja, saat bertemu Presiden juga menyampaikan sejumlah rekomendasi utama secara ringkas kepada Presiden. Berikut sejumlah Temuan dan Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum di Indonesia

Keberadaan Polisi di Jabatan Strategis Dikurangi

Tim Poja pada bidang reformasi peradilan dan penegakan hukum, menekankan, perlunya perbaikan proses pengangkatan pejabat publik startegis (Utamanya eselon I dan II) di institusi penegakan hukum dan peradilan, termasuk melalui lelang jabatan, verifikasi LHKPN dan LHA PPATK.

Tim mengusulkan, agar dilakukan asesmen untuk menilai kembali kelayakan mereka yang kini menjabat dalam berbagai jabatan strategis, guna mendukung profesionalitas aparat. Selain itu, juga direkomendasikan agar dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri di K/L/D dan BUMN.

Pemerintah, juga diminta untuk mengembalikan Independensi dan profesionalitas KPK yang melemah, akibat revisi UU KPK dan terpilihnya komisioner yang sebagian “bermasalah” serta menolak pelemahan kembali MK melalui gagasan revisi UU MK saat ini.

Beberapa UU yang bermasalah, seperti UU Narkotika, UU ITE dan KUHAP, didorong untuk segera direvisi untuk meminimalisir penyalahgunaannya oleh Aparat.

Dalam rangka mendorong kepastian hukum dan keadilan, Tim Percepatan juga mengusulkan agar pemerintah, bersama MA untuk mempercepat eksekusi putusan pengadilan (Baik perdata dan Tata Usaha Negara), Putusan Komisi Informasi dan Rekomendasi Ombudsman.

Demikian juga penegakan hukum di lembaga Polri, Agar Polri agar menghentikan penyidikan yang sudah lebih dari 2 tahun namun, tidak kunjung dilimpahkan (kecuali jika terkait pidana berat atau pelakunya belum ditemukan/buron), serta agar Presiden mengeluarkan grasi massal bagi narapidana penyalahguna narkotika dan pelaku tindak pidana ringan untuk mengurangi overcrowding.

Untuk sektor reformasi hukum agraria dan SDA, Tim Percepatan menitik beratkan pada percepatan pembuatan prosedur “Satu Peta”, pengakuan dan/pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat, pengesahan RUU Masyarakat adat serta perlindungan bagi pembela HAM-lingkungan.

Dalam hal penyelesaian konflik agraria dan mafia tanah serta eksekusi putusan perdata dan TUN dalam kasus agraria dan SDA, karena sifatnya yang kompleks dan membutuhkan rincian data, Tim Percepatan merekomendasikan agar Presiden membentuk dua Satuan Tugas (Satgas), yakni Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria serta Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA.

Satgas-satgas tersebut, nantinya diharapkan, akan melakukan asesmen, identifikasi masalah dan kasus serta mendorong penyelesaiannya, khususnya masalah kasus-kasus konflik lahan, masalah perizinan (termasuk di pulau kecil dan terluar) serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA.

Secara spesifik, Tim Percepatan juga merekomendasikan agar PP No.26 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut serta izin tambang yang ada di pulau-pulau kecil segera dicabut.

Selain itu, pemerintah diminta untuk melakukan moratorium izin baru di daerah yang belum ada kajian lingkungan yang jelas, (Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS) serta penggunaan personel TNI dan Polri dalam pengamanan obyek vital Nasional sampai dilakukan asesmen terkait.

Di Hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) juga menjadi sorotan Tim Percepatan, khususnya isu pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tim Percepatan merekomendasikan, agar melakukan pemantauan terhadap aturan terkait publikasi, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta mendorong agar diterbitkannya aturan terkait optimalisasi penggunaan instrumen keuangan non-tunai (cashless), termasuk untuk mencegah praktik ‘beli suara’.

Akuntabilitas dan konektivitas data, juga menjadi perhatian serius. Tim Percepatan merekomendasikan, agar KPK memperkuat sistem verifikasi LHKPN, baik dalam menilai kebenaran laporan, maupun mendeteksi kekayaan tidak wajar.

Hal ini katanya, dilakukan dengan pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI) dan database kekayaan yang tersebar di berbagai K/L seperti data perpajakan, pertanahan, kendaraan, perbankan dan sebagainya.
Penguatan dan penegakan aturan dalam benturan kepentingan tugas (conflict of interest) di semua K/L/D, BUMD/D juga menjadi sorotan Tim.

Pemanfaatan transparansi dokumen perizinan (semisal data HGU), Perlindungan terhadap whistleblower, menjadi hal yang tidak bisa ditawar untuk segera diimplementasikan.

Tim percepatan berharap, agar pemerintah segera melakukan revisi undang-undang Tipikor dengan mengatur korupsi di sektor swasta, illicit enrichment, foreign public official bribery dan trading in influence serta pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana.

Sementara, terkait sektor reformasi peraturan perundang-undangan, Tim Percepatan menghendaki, adanya perubahan mendasar dalam kelembagaan pembuat peraturan.

Hal itu, bisa dimulai dengan menyusun peta jalan untuk pembentukan otoritas tunggal yang mengelola peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kualitas peraturan yang dibuat..

“Meminimalisir tumpang tindih kewenangan juga perlu dlakan,” ujarnya.

Sambil mempersiapkan perubahan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan, Tim Percepatan merekomendasi, agar dalam jangka pendek, perlu dilakukan revisi Perpres No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.12 Tahun 2011, demikian juga membatasi model pembuatan aturan dengan metode omnibus dan keluarnya peraturan perundang-undangan di bawah Perpres yang terlalu banyak.

“Revisi Perpres ini ditargetkan juga akan memberikan prosedur untuk mencegah disharmonisasi peraturan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan, termasuk dengan menjadikan petisi sebagai metode partisipasi,” katanya.

Demi menjamin hak-hak masyarakat untuk mengakses peraturan, Tim merekomendasikan pada pemerintah, perlu membuat suatu situs tunggal yang lengkap, memuat rancangan peraturan, seluruh peraturan (pusat dan daerah) yang sudah diundangkan serta dokumen terkait lain (misalnya, naskah akademik dan notulensi pembahasan).

Presiden, sebagai pimpinan tertinggi lembaga pemerintah, diharapkan dapat mengerahkan seluruh jajaran yang ada dibawahnya, untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi percepatan reformasi hukum ini.

Dan, sesuai mandat dalam SK pembentukannya, Tim Percepatan akan membantu Menko Polhukam untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi di atas, untuk mewujudnya langkah-langkah awal reformasi hukum menyeluruh di Indonesia.

Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri dari:

1.Pokja Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum
Ketua :Prof.Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D
Anggota:Rifqi S.Assegaf, S.H, LL.M, Ph.D

2.Pokja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam
Ketua :Prof.Dr.Ir.Hariadi Kartodihardjo, M.S.
Anggota:Sandrayati Moniaga, SH. MH

3.Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Ketua :Dr.Yunus Husein, S.H., LL.M.
Anggota :Dadang Trisasongko, S.H.

  1. Pokja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan
    Ketua :Prof.Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
    Anggota:Bivitri Susanti, S.H.,LL.M

Penulis: Presmedia/rilis
Editor  : Redaksi

Leave A Reply

Your email address will not be published.