PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri mencatat, pendapatan negara di wilayah Provinsi Kepri hingga akhir Agustus 2023 telah terealisasi sebesar 66,02 persen atau sekitar Rp7,797 Triliun.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Indra Suparyanto, menjelaskan, perolehan pendapatan negara ini bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Penerimaan perpajakan mencapai Rp6,5 Triliun atau sekitar 68,10 persen dari target pendapatan pajak tahun 2023, Sementara PNBP mencapai Rp1,2 Triliun atau sekitar 57 persen,” ujar Indra Suparyanto dalam konferensi pers mengenai progres dan realisasi APBN edisi September 2023 di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Kepri, pada hari Selasa (26/9/2023).
Pendapatan sektor perpajakan diakui Indra, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena program pengungkapan sukarela yang dilakukan pada tahun lalu, yang menghasilkan pendapatan besar.
“Namun, jika kita melihat angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pendapatan pajak, sebenarnya pajak kita mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Sementara, PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 24 persen dibandingkan dengan Agustus tahun lalu,” ujarnya.
Penyerapan Belanja APBN Kepri
Di sisi lain, penyerapan belanja APBN di Kepri mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hingga akhir Agustus 2023, penyerapan hanya mencapai 58,90 persen.
Indra menjelaskan bahwa tingkat penyerapan ini hampir sebanding dengan penyerapan belanja di tingkat pusat.
Untuk provinsi Kepri, penyerapan belanja pusat mencapai 51 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 44 persen. Namun, penyerapan belanja pegawai ini sedikit di bawah tahun sebelumnya dengan tingkat penyerapan sebesar 64 persen.
Dalam hal belanja barang, penyerapannya meningkat dari 42 persen tahun lalu menjadi 55 persen tahun ini. Begitu pula dengan belanja modal yang meningkat dari 23 persen tahun lalu menjadi 36 persen hingga Agustus ini.
Selai itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga menyebut, terdapat tambahan dana APBN sebesar Rp 580 miliar pada Juli 2023 untuk pembangunan jalan di kabupaten/kota di Kepri.
Namun, untuk penyerapan anggarannya, alokasi dana untuk proyek jala ini masih rendah dan belum mencapai tahap pembangunan yang signifikan.
Serapan Dana Transfer Kepri
Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Desa, untuk tahun 2023 di Provinsi Kepri juga mengalami penurunan secara nasional.
Namun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Desa, terjadi peningkatan yang positif.
Realisasi DAK fisik pada Agustus tahun lalu hanya mencapai 32 persen, sementara tahun ini sudah mencapai 41 persen. Dana Desa juga mengalami peningkatan, dari 74 persen tahun lalu menjadi 78 persen tahun ini.
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) di Kepri mengalami penurunan karena adanya persyaratan yang berbeda dari tahun sebelumnya yang harus dipenuhi oleh daerah sebelum mendapatkan alokasi dana dari pusat.
Dalam kesempatan ini, Indra juga menyebutkan bahwa prioritas pembangunan di daerah melalui anggaran APBN tahun 2023 difokuskan pada sektor Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp4,7 triliun, disusul oleh Pendidikan sebesar Rp642 miliar, dan Kesehatan sebesar Rp221 miliar.
Selain itu, alokasi belanja di Kantor dan lembaga di Kepri juga mencapai penyerapan yang cukup tinggi, khususnya pada instansi pertikan seperti Polri mencapai 67 persen dan BKKBN mencapai 65 persen.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi