Ultimate magazine theme for WordPress.

Termasuk di Kepri, Indeks Kerawanan Pilkada 2020 Terjadi di Sejumlah Daerah 

Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Nusa Dua Convention Center Bali.

PRESMEDIA.ID,Bali-Ketua Bawaslu RI Abhan menyebut Indeks Kerawanaan Pilkada (IKP) sebagai Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) akan terjadi disejumlah daerah pelaksana Pilkada 2020 di Indonesia. Bahkan, sejumlah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kepri masuk dalam ke IKP tinggi .

Hal itu dikatakan Abhan, dalam Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (27/02/2020).

“IKP harus dimaknai sebagai early warning system. Namun daerah yang masuk ke IKP tinggi tidak usah khawatir, ini justru strategi untuk memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi,”kata Abhan.

Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, lanjutnya, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

“Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan,”ujarnya.

Dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota ujarnya, memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang.

“Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi,”ujarnya.

Sedangkan pada pemilihan gubernur, lanjut Dia, terdapat sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan, memiliki skor rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

“Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada, seperti konteks sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan,otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal,”ujarnya.

Kedua, lanjutnya, adalah dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Keempat dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik,” jelasnya.

Pada pemetaan potensi kerawanan Pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan Pilkada dengan skor 80,89. Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (80,89); Kota Makassar, Sulawesi Selatan (78,01).

Sementara itu, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah dengan skor kerawanan tertinggi yaitu mencapai 86,42. Delapan provinsi lainnya berturut-turut, Sulawesi Tengah (81,05) Sumatera Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43) dan Kalimantan Utara (62,87).

“Dengan berpegang pada data hasil penelitian ini, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik Kementerian/Lembaga maupun masyarakat sipil,”ujarnya.

Koordinasi dan sinergi, kata Bawaslu ini, sangat perlu dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah,”pungkasnya.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...