Ultimate magazine theme for WordPress.

PAD-nya Terimbas Virus Corona, Pemkab Bintan Terancam Rasionalisasi Kegiatan di APBD 2020

Bupati Bintan Apri Sujadi dan Sejumlah Pejabat OPD Bintan lainya.

PRESMEDIA.ID,Bintan- Terimbas Virus Corona (Covid-19), Pemerintah kabupaten Bintan terancam merasionalisasi sejumlah kegiatan proyek fisik dan non fisik yang sebelumnya telah dialokasikan di APBD 2020. Hal itu disebabkan berkurangnya PAD pajak dan retriusi yang akan diperoleh dari sektor parewisata, akibat sepi karena wabah Virus Corona (Covid-19)

Atas kondisi itu, Bupati Bntan Apri Sujadi, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerahnya (TAPD) untuk kembali melakukan perhitungan target Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dan merasionaliasi sejumlah kegitan fisik dan non fisik di APBD 2020.

Apri Sujadi mengatakan, penghitungan kembali targer PAD 2020 itu harus segera dilakukan,atas berkurangnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan rettibusi hotel dan restoran yang saat ini sepi akibat terdampak Virus Corona.

“Penghitungan target PAD di APBD 2020 kembali kita kalkulasi,dan dibandingkan dengan alokasi dana kegiatan yang sudah dialokasikan untuk proyek pembangunan maupun pengadaan di APBD 2020,”ujar Apri Sujadi,Jumat,(28/2/2020).

Hal itu dilakukan, lanjut dia, untuk mengukur kemampuam keuangan APBD dengan realisasi target PAD yang sebelumnya dialokasikan.

“Jangan pula kita lagi sibuk-sibuk dengan pembangunan, ternyata realisasi PAD berkurang. Makanya kita harus segara antisipasi sedini mungkin hingga tisak sampai itu terjadi,” ujarApri,

PAD Bintan, kata Apri, 60 persennya berasal dari sektor pariwisata. PAD merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah bahkan angkanya sudah ditargetkan sebesar Rp.300 miliar lebih.

Jika PAD berkurang, maka akan ada pemangkasan atau rasionalisasi kegiatan. Apalagi Pemerintah Pusat sudah meminta agar daerah tidak memungut pajak sektor pariwisata selama enam bulan. Maka terpaksa pelelangan proyek fisik juga kita lakukan mundur atau molor sampai Mei 2020 mendatang.

“Pengaruh Corona sangat dirasakan bagi pendapatan daerah. Meskipun akan ada bantuan dana dari pusat, tetap akan berdampak pada realisasi pembangunan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Untuk pelelangan jasa konsultan mungkin bisa dilakukan Maret. Tetapi khusus kegiatan fisik baru bisa diputuskan untuk dilakukan Mei 2020. “Itupun setelah realisasi hasil laporan dari TAPD ada,” ucapnya.

Penulis:Hasura

Comments
Loading...