Ultimate magazine theme for WordPress.

Bawaslu Kepri dan Bawaslu Karimun Ajukan Uji Materi UU Pilkada ke MK

Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu kabupaten Karimun mengajukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Dalam uji materi ini, pihak Pemohon adalah Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepri sebagai Pemohon II serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Tiuridah Silitonga, Nurhidayat, dan Mohammad Fadli yang secara berurutan sebagai Pemohon I, III, dan IV.

Indrawan Susilo Prabowoadi selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kepri dan Pemohon II mengatakan, Objek permohonan uji materi yang diajukan diuji di MK adalah terkiat Pasal 134 ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, dengan materi permohonan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang frasa “Hari” dalam Pasal 143 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Para pemohon mendalilkan, frasa “Hari” sebagai mana dalam Pasal 143 ayat (2) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagai ”hari kerja”.

“Hal senada juga terhadap Pasal 134 ayat (5) berkaitan dengan hari penanganan pelanggaran sebagaimana frasa “paling lama 3 hari” Pemohon menganggap hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 hari kerja” dengan tambahan waktu “paling lama 7 hari kerja” (vide Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada) sebagaimana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,”ujarnya.

Dalam permohonannnya, Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam permohonan Judicial Review yang diajukan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan mengalami kerugian konstitusional terhadap Pasal yang diuji.

“Harapan kami, permohonan ini bisa dikabulkan MA agar dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan yang apabila kata “Hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut adalah “hari kalender” yang harus dimaknai sebagai “hari kerja” dan sebagaimana dalam UU No.7 Tahun 2017 hari penanganan pelanggaran paling lama 7 hari kerja setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi.”ujarnya.

Ikhtiar ini lanjut Indrawan, juga untuk memberikan kepastian dan perlakuan yang sama terhadap “hari” yang dimaknai sebagai “hari kerja” baik di Pemilu maupun Pilkada sehingga perlakuan di Pemilu dan Pilkada tidak ada perbedaan terhadap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditangani.

“Kami berharap Uji materi ini menjadi perhatian MK sehingga dapat mempercepat persidangan dikarenakan menyangkut kepentingan publik dan tahapan yang sedang berjalan,”terangnya.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...