Ultimate magazine theme for WordPress.

Keabsahan Perda APBD Tanjungpinang Dipertanyakan, Setdako Mintan Evaluasi ke Mendagri

Setdako Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari saat memberi keterangan pada Wartawan.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Pemerintah kota Tanjungpinang akhirnya membawa draf Perda APBD 2020 kota Tanjungpinang ke Kementerian dalam Negeri untuk di evaluasi.

Evaluasi mendagi terhadap Perda APBD 2020 kota Tanjungpinang dilakukan, atas protes DPRD yang mempertanyakan keabsahan Perda APBD 2020 itu karena tidak ditandatangani tim Banggar DPRD usai disahkan.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang (Sertdako) Teguh Ahmad Syafari mengatakan, Pemerintah kota Tanjungpinang, telah mengirim draf Perda APBD 2020 kota Tanjungpinang itu ke mendagri untuk dievaluasi.

“Sudah di kirim ke Mendagri untuk di evaluasi”kata Teguh saat dikonfrimasi di Kantor Walikota Tanjungpinang,Jumaat(28/2/2020).

Teguh mengatakan, Permasalahan yang terjadi sebenarnya hanya pada penyampaian Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur.

Dan dia berharap, setelah nantinya ada evaluasi dari Mendagri sudah tidak ada lahi pro dan kontra mengenai sah tidakany Perda serta Perwako tentang penjabaran APBD 2020 itu.

“Kegiatannya saat ini juga sudah ada yang berjalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nanti menunggu keputusan dari Mendagri lah,”ujarnya

Sebelumnya, anggota DPRD kota Tanjungpinang mempertanyakan keabsahan APBD 2020 kota Tanjungpinang. Pasalnya, setelah disahkan dan dilakukan evaluasi oleh Gubernur, APBD 2020 kota Tanjungpinang itu tidak lagi disampikan TAPD kota Tanjungpinang ke Banggar DPRD untuk disahkan dan ditandatangani secara bersama-sama.

Infromasi yang diperoleh Dewan, sejumlah program kegiatan di APBD kota Tanjungpinang itu, juga dilakukan perobahan sepihak oleh TAPD kota Tanjungpinang hingga beberapa nomenklatur program pembangunan dan kegitan dari yang sebelumnya disahkan turut berobah. Hal itu terlihat dari sejumlah penjabaran pelaksanaan teknis kegiatan APBD didalam peraturan walikota.

Ketua fraksi Gerindra dan anggota Banggar DPRD Kota Tanjungpinang M Apriyandy menilai, ada ketidak beresan terkait mekanisme yang dilakukan oleh TAPD Pemko Tanjungpinang tersebut.

“Karena setelah APBD dievaluasi Gubernur tidak pernah dibahas lagi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang,”ujarnya beberapa waktu lalu.

Hal ini, lanjut Apriyandy bertentangan dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) PP no 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, maupun pasal 112 ayat (8) PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta ketentuan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

“Atau jangan-jangan tim TAPD Pemko ada melakukan pembahasan di tempat lain, selain dengan Banggar DPRD?,”ujarnya bertanya.

Penulis:Roland/Redaksi

Comments
Loading...