Ultimate magazine theme for WordPress.

Nurdin Basirun Tolak Pembiayaan Perobatannya Ditanggung Provinsi Kepri

Nurdin Basirun saat digiring dan ditahan KPK atas dugaan Suap dan Gratifikasi pengurusan Izin Reklamasi dan pemanfaatan ruang laut di Batam. (Photo:Internet)

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun yang diinfromasikan sakit dan akan melakukan operasi, menolak pembiayaan perobatanya ditanggung Pemerintah Provinsi Kepri.

Kepala dinas Provinsi Kepri Tjejep Yudiana yang sebelumnya ditugaskan Plt.Gubernur Kepri Isdianto melakukan koordinasi untuk membantu perobatan Nurdin mengatakan, sempat berkomunikasi dan menghubungi pihak keluarga Nurdin. Namun oleh pihak keluarga menyatakan, menolak pembiayaan perobatan Nurdin ditanggung Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami sudah menghubungi pihak keluarga untuk berkoordinasi mengenai pembiayaan dan perobatan beliu (Nurdin Basirun-red), Tapi pihak keluarga bilang, Tidak usah,”ujar Tjejep pada PRESMEDIA.ID saat dikonfirmasi,Jumat,(28/2/2020).

Saat ini lanjut Tjejep, dari infromasi yang diperoleh, Gubernur Non aktif Nurdin Basirun sudah menjalani perobatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan atas penolakan itu, perobatan Nurdin Basirun yang saat ini masih menjalani proses persidangan atas dugaan korupsi dan gratifikasi itu, menanggung sendiri biaya perobatanya.

Sebelumnya, Plt.Gubernur Kepri Isdianto memerintahkan Kepala dinas Kesehatan Kepri Tjejep Yudiana untuk melihat kondisi Gubernur Kepri Non aktif Nurdin Basirun di Rutan KPK. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi gubernur Non aktif provinsi Kepri, yang diinformasikan saat ini sedang sakit.

“Kita harus ambil tahu dan ambil berat ini, macam manapun, Beliau (Nurdin-red) juga masihi gubernur kita. Maka dari itu, saya sudah suruh dan perintahkan Kepala dinas Kesehatan untuk berangkat ke Jakarta untuk melihat kondisi dan keadaan beliau seperti apa dan apa yang bisa kita akomodir untuk kesembuhan sakit beliau, sepanjang hal itu tidak menyalahi aturan,”ujar Isidanto pada wartawan di kantor Gubernur Kepri, Senin,(17/2/2020).

Kepada media, Isdianto juga membantah pernyataan Kuasa Hukum Nurdin, yang menyebut pemerintah Provinsi Kepri telah mencabut semua fasilitas keprotokoleran Nurdin sebagai gubernur non aktif dalam proses menjalani hukum. “Kita tidak pernah hentikan itu, dan sampai saat ini tidak ada penghentian, Hanya, sebagai mana pemerintah yang telah menyurati KPK dan belum ada jawaban, hingga pemerintah tidak bisa berbuat,”ujarnya.

Pemerintah lanjut Isdianto, sebenarnya ingin membantu keseluruhan, Tapi karena aturan-aturan serta prosedural yang ditetapkan KPK dalam proses hukum yang sedang berlangsung, hingga pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

“Artinya, jangan nanti akibat niat baik yang akan kita lakukan, menjadi salah karena adanya aturan dan SOP yang telah digariskan KPK. Kalau KPK memperbolehkan kita akan jalankan,”ujarnya

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...