Ultimate magazine theme for WordPress.

Korupsi IUPK-OP Baoksit, Tersangka Amjon dan Azman Taufik Kembali Diperiksa Kajati Kepri

 

Tersangka Korupsi IUPK-OP Baoksit Amzon saat diperiksa Kejaksaan tinggi Kepri.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Dua tersangka dugaan Korupsi Pengeluaran Izin Usaha Pertambangan Khusus-Operasi Produksi (IUPK-OP) baoksit tanpa prosedural Amjon dan Azaman Taufiq hari ini, Rabu,(4/3/2020), kembali dipanggil dan diperiksa penyidik Pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kepri.

Kepela Seksi Penerangan dan Hukum Kejkasaan Tinggi Kepri Ali Rahim mengatakan, Kedua tersangka tiba memenuhi panggilan jaksa sejak pukul 09.00 Wib, di Kejakaan Tinggi Kepri.

“Saat ini masih diperiksa diruang penyidik Pidana Khusus,”ujarnya pada PRESMEDIA.ID, di Kejati Kepri Senggarang, Rabu,(4/3/2020).

Pemanggilan terhadap ke dua tersangka lanjut Ali Rahim, merupakan pemanggilan dan pemeriksaan ke dua dalam lanjutan penyidikan dugaan Korupsi IUPK-OP tambang baoksit yang dilakuan penyidik Kejati Kepri.

Sementara itu, tersangka Amjon, yang dikonfirmasi wartawan di Kejati Kepri mengaku datang dan hadir sejak pagi, Namun hingga siang menjelang Istirahat, dirinya belum menjalani pemeriksaan, karena Kuasa Hukumnya, yang akan mendampingi belum hadir.

“Saya belum diperiksa, masih nunggu kuasa hukum saya hadir,”ujarnya di Kejati Kepri.

Sebelumnya, Kejaksaan tinggi Kepri telah menetapkan Amjon dan Azman Taufiq sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Boksit pada Rabu,(6/11/2018) lalu.

Tersangka Amjon merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri dan Azman Taufiq merupakan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Kepri.

Kedua tersangka diduga melakukan Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp.30 Milliar atas penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam mengeluarkan IUPK tambang boksid tanpa prosedur.

Atas perbutanya, kejaksaan menjerat kedua tersangka dengan pasal 2 jo pasal 3 UU Tipikor atau pasal 11, 12 atau pasal 23 UU nomor 30 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Namun hingga saat ini Jaksa juga belum melakukan penahanan pada kedua tersangka.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...