Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Ansar: Desa Kuat Pondasi Negara Tangguh
PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Inspektorat dan Kepala Dinas PMD 5 kabupaten di Kepri, melakukan penandatanganan Komitmen pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa.
Workshop dan penandatanganan Komitmen Inspektorat Daerah dengan lima Kepala dinas PMD Kabupaten di Kepri ini, dibuka dan di saksikan langsung Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (13/11/2023).
Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini, diselenggarakan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri dan diikuti Inspektorat dan Dinas PMD serta Camat dan Kepala Desa dari 5 Kabupaten se-Kepri.
Selain itu, juga menghadirkan 4 narasumber yang memberikan materi tentang Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, dengan moderator dipimpin oleh Sekdaprov Kepri Adi Prihantara.
Adapun empat narasumber yang memberikan materi dalam workshop ini, terdiri dari Asisten Bidang Intelijen Kejati Kepri Tengku Firdaus yang membawakan materi “Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan APBDes”.
Kemudian Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT Syahrul dengan materi “Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Peran BUMDesa”.
Kepala Bidang PPA II Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Anisah Alfada dengan materi “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa”, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mardiyanto Arif dengan materi “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa”.
Ansar Ahmad: 275 desa di Kepri Terima Rp 226 M Dana Desa 2023
Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya mengatakan, strategi pemerintah terkait arah pembangunan desa saat ini adalah melalui Sustainable Development Goals Desa (SDG’s Desa), yang diturunkan dalam 18 bidang fokus Pembangunan.
“Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 yaitu prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 didorong untuk percepatan pencapaian tujuan SDG’s Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa” paparnya.
Untuk mewujudkan pembangunan terpadu yang berkelanjutan itu, Gubernur Ansar mengatakan, Pemerintah Pusat pada 2023, telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 275 desa yang tersebar pada lima kabupaten dengan nilai total alokasi dana desa sebesar Rp 226 miliar,” kata Gubernur Ansar.
Seluruh upaya ini, lanjut Ansar, merupakan manifestasi Nawacita Presiden Jokowi yang kedua yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.
“Karena dengan desa yang kuat, akan melahirkan kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga sampai pada negara yang kuat dan tangguh” ucapnya.
Acara juga disejalankan dengan penandatanganan komitmen bersama pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa oleh Inspektorat Daerah dan Kepala Dinas PMD dari 5 Kabupaten se-Kepri.
Adapun isi komitmen bersama tersebut adalah, melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dengan penuh tanggung jawab.
Bersinergi dan berkolaborasi serta saling mendukung untuk keberhasilan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Saling memberikan data dan informasi dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan desa, serta
Mendukung pelaksanaan Forum Kolaboratif Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Daerah secara periodik.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi