Hindari Lockdown Pemerintah Fokus Hambat Penyebaran Covid-19

Presiden RI
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan, terus mengikuti perkembangan dan memberikan perintah dalam menghambat penyebaran Covid-19, hingga tidak memperburuk dampak eknomi dan kehidupan masyarakat.

Dan semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat dan daerah, harus ditelaah secara mendalam dan efektif dalam menyelesiakan masalah dan bukan malah semakin memperburuk keadaan.

Kebijakan Lockdown baik di tingkat Nasional dan ditingkat daerah dikatakan Joko Widodo, merupakan kebijakan pemerintah Pusat dan kebijakan itu, (Lockdwan-red) tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah

“Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan Lockdown baik di tingkat Nasional dan di tingkat daerah adalah kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan ini, (Lockdwan-red) tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah,”ujarnya saat menggelar konfrensi Pers penanganan Covid-19 di Jakarta, Senin,(16/3/2020).

Dan sampai saat ini, lanjut Jokowi, dirinya sebagai Presiden, tidak berpikirian ke arah kebijakan Lockdown. Namun yan terpenting dan perlu dilakukan adalah, bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, yang dilakukan dengan menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko besar kepada penyebaran Covid-19.

“Kebijakan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan Beribadah dirumah perlu terus kita gencarkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan pada masyarakat, dibidang kebutuhan Pokok, layanan kesehatan dan layanan publik lainya,”sebut Jokowi.

Tranportasi publik, lanjutnya, harus tetap disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan catatan, meningkatkan tingkat kebersihan model taranportasi tersebut, Kretaapi, Bus kota, MRT, LART serta mengurangi tingkat kerumunan dan anterian dan kepadataan orang didalam tranportasi tersebut, hingga bisa menjaga jarak satu dengan yang lainya.

“Yang kedua, semua kebijakan besar ditingkat daerah mengenai Covid-19 harus dibahasa terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Dan dalam mempermudah komunikasi, diminta Kepala daerah membahasanya dengan kementeriaan terkait dan Satgas Covid-19,”ujanrya.

Dan untuk menghindaai kesimpang siuran informasi yang disampaiakan kepada publik, Jokowu menyatakan meminta Satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...