Polres Bintan

Tersangka Korupsi BPHTB Belum Ditetapkan Karena Audit KN BPKP Belum Keluar  

Yudi Akhirnya Datang dan Diperiksa Tanpa Pengacara

Kepala Seksi Pidana khusus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Adiya Rakatama.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang-Kejaksaan Negeri Tanjungpinang belum menetapkan tersangka dugaan korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BPKAD) Kota Tanjungpinang,karena Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) provinsi Kepri tak kunjung mengeluarkan nilai Kerugian Negara (KN).

Kepala kejaksaan negeri Tanjungpinang Aheliya Abustam, melalui Kepala seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Aditya Rakatama mengatakan, belum ditetapkanya tersangka kasus dugaan korupsi BPHTB di B2RD Tanjungpinang itu, karena masih menunggu hasil klarifikadsi dan audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“BPKP sudah klarifikasi ke kita, dari Senin sampai Rabu kemarin, Tinggal nunggu hasil audit KN-nya,”ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tanjungpinang, Aditya Rakatama, saat di konfirmasi PRESMEDIA.ID, Kamis(19/3/2020) kemarin.

Sampai saat ini di akui, BPKP belum memberikan klarifikasi dan audit kerugian Negara dari dugaan korupsi di BP2 RD Itu, hingga Kejari pun belum dapat menentukan siapa tersangkanya karena masih menunggu hasil audit tersebut.

“Ya belumlah kan baru klarifikasi, pihak BPKP masih kerja. Nanti setelah audit kerugian negara kita terima, baru ditetapkan siapa tersangka,”ungkap Aditya saat ditanya mengenai penetapan tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Selain itu, Aditya juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang Yudi. Yang bersangkutan, datang dan diperiksa sebagai saksi dan tanpa didampingi pengacaranya.

“Sudah diperiksa mearin, untuk klarifikasi tentang kapasitas dia didalam jabatan dan kewenangan dia 9Yudi-red),”jelasnya.

Namun demikian, lanjut Adiya, jika kesakiaan Yudi masih dibutuhkan, penyidik akan kembali memanggil dan meminta keterangan darinya, demikian juga pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi lainya.

“Kalau nanti dibutuhkan, Yudi akan kita panggil lagi sebagai saksi, kan proses penyidikanya belum selesai dan masih jalan terus,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang batal memeriksa Yudi Ramdhani sebagai saksi karena ngotot didampingi Pengacara. Sementara dalam penyidikan dugaan korupsi pajak BPHTB di BP2RD Tanjungpinang, Yudi belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai saksi.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Aheliya Abustam melalui Kepala seksi pidana Khusus Aditya Rakatama mengatakan, Yudi Ramdhani dipanggil untuk diperiksa dalam dugaan korupsi pajak BPHTB dengan status sebagai saksi.

“Tetapi yang bersangkutan ngotot didampingi oleh pengacara. Sementarar didalam KUHP, terkait saksi dalam penanganan Tipikor tidak ada kewajiban atau harus didampingi oleh pengacara,”ujar Rakatama saat ditemui di Kejari Tanjungpinang.

Oleh sebab itu, lanjut dia,dengan kehadiran yang bersangkutan dengan Kuasa hukumnya, Yudi menyatakan tidak siap diperiksa dan pemeriksaan tidak dilanjutkan.

Kejaksaan lanjutnya, akan kembali memanggil yang bersangkutan, jika nantinya Tersangka dalam kasus korupsi tersebut sudah ditetapkan.

Penulis:Roland

Comments
Loading...