Polres Bintan

Korupsi Proyek Monumen Bahasa, Arifin Nasir Cs di Tuntut 4,6-8 Tahun Penjara 

Korupsi Proyek Monumen Bahasa, Arifin Nasir dituntut 6,6 Tahun penjara, M.Yazid dituntut 8 tahun penjara dan Yunus dituntut 4,6 tahun penjara.

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Mantan kepala dinas Kebudayaan Kepri terdakwa Arifin Nasir dan dua tedakwa lainya M.Yazir dan Yunus dituntut 4,6 tahun sampai 8 tahun penjara atas korupsi poyek Monumen Bahasa Melayu Penyengat Tahap II.

Tuntutan ke 3 terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum Sukamto SH di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (23/3/2020).

Didalam persidangan yang dilakukan secara terpisah, Jaksa Sukamto menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tahun 2014 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 miliar.

Hal itu menurut JPU, sesuai dengan dakwaan primer, melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 KUHP.

“Menuntut terdakwa Arifin Nasir dengan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara,”kata JPU.

Terdakwa Arifin Nasir juga dituntut untuk mengembalikan uang pengganti atau kerugian negara dari dana yang di korupsinya sebesar Rp 157 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun dan 3 bulan kurungan.

“Menuntut terdakwa Yunus dengan tuntutan 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan,”ujar Sukamto.

Selain itu terdakwa Yunus juga dituntut untuk mengembalikan uang pengganti (UP) dari dana yang dikorupsinya sebesar Rp 66 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 2 tahun dan 3 bulan kurungan penjara.

Sementara untuk terdakwa M.Yazir JPU menuntutnya 8 tahun penjara denda Rp 300 subsider 3 bulan penjara. Terdakwa M.Yazir juga dituntut mengembalikan uang pengganti (UP) atas kerugian negara dari dana yang dikorupsinya sebesar Rp 1,99 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara.

Atas tuntutan itu, ketiga terdakwa yang masing-masing di damaingi oleh Penasehat hukumnya menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU itu, dan meminta pada majelis hakim untuk mengajukan pembelaan secara tertulis.

Mendengar itu Ketua Majelis Hakim, Guntur Kurniawan didampingi oleh Majelis Hakim anggota, Suherman dan Jonni Gultom menyatakan menunda persidangan selama satu pekan.

Sebelumnya, terdakwa Arifin Nasir didakwa pasal berlapis menyalah gunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya, untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus korupsi proyek Pembangunan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Arifin Nasir selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pembangunan Monumen Bahasa (PMB) Melayu di Pulau Penyengat Tanjungpinang Rp.12,5 Milliar tahun 2014 menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama, pekerjaan proyek Pembangunan Bahasa Melayu tahap II dari PT.Sumber Tenaga Baru (STB) kepada sub kontrak PT.Risa Zauhari.

“Perbuatan terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Perpes pengadaan Barang dan Jasa yang mengakibatkan kerugian negara Rp.2,2 M hasil audit BPKP provinsi Kepri,”ujar Jaksa.

Diketahui bahwa poyek Monumen Bahasa Melayu Penyengat Tahap II diawali dengan penandatangan kontrak pekerjaan antara tersangka Arifin Nasir dan Yunus pada 16 Juni 2014 dengan kontrak Nomor :010/SP–PPK/Disbud/VI/2017 antara tersangka Arifin Nasir dan Yunus dengan nilai kontrak Rp.12.585.555.000,00 didanai dari APBD Kepri 2014.

Kontrak kerja dilaksanakan sejak 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 dengan paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II. Namun kenyataanya, hingga akhir kontrak, pengerjaan proyek tidak dapat diselesaikan kontraktor, tetapi anggaran uang muka sudah dicairkan. Jaksa juga menyatakan, Lelang proyek, pelaksanaan dan pembayaran bertentangan dengan perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain mendakwa Arifin Nasir memiliki peran, mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama dari PT.Sumber Tenaga Baru ke M.Yazir, Arifin Nasir selaku PPK juga dinyatakan tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Sementara Tersangka Yunus selaku kontraktor penyedia barang, telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka Muhamad Yazir dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 persen atau sejumlah Rp.66.634.245,-. Akibatnya, dalam pelaksanaan tersangka Muhammad Yazir tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dan progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan speck.

Penulis:Roland

Comments
Loading...