Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Didakwa Pasal Politik Uang Saat Kampanye, Kuasa Hukum M Afriyadi Ajukan Eksepsi

Didakwa Pasal Politik Uang Saat Kampanye, Kuasa Hukum M Afriyadi Ajukan Eksepsi

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Didakwa pasal politik uang saat masa kampanye, Kuasa Hukum terdakwa kasus Pemilu 2019, M.Afriyandi, Hendidavitra dan Sabri Hamri menyatakan keberatan adengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Keberatan dinyatakan dengan Eksepsi terdakwa yang dibacakan Kuasa Hukum terdakwa, usai pembacaan dakwaan di PN.Tanjungpinang, Senin,(17/6/2019.

Dalam nota keberatanya, kuasa hukum terdakwa, Hendi Davitra SH dan Sabri Hamri SH, menyatakan, dakwan JPU dinyatakan kabur dan jelas hingga tidak dapat diterima dan harus dibatalkan.

Hendi Davitra mengatakan, dakwaan JPU dianggap kabur, dan tidak jelas karena rumusan delik pasal 523 UU Pemilu yang didakwakan JPU dianggap tidak sesuai dengan unsur pidana yang didskwakan karena masuk dalam pelanggaran pada masa kampanye.

“Sementra pasal yang diterapkan dalam dakwaan terdakwa adalah pasal 253 ayat 1 UU pemilu mengenai penetapan calon sementara, sehingga kami anggap tidak sinkron dan tidak sesuai dengan syarat materil dakwan dan harus dibatalkan,”ujarnya.

Hal ke dua, tambah Hendi, terkait dengan proses wil, tentang penanganan tindak pidana pemilu yang dilakukan pada terdakwa M.Afritandi, yang awalnya dituduh melakukan pidan pemilu pada masa tenang, sementara yang disangka melakukan money politik dalam masa pembahasan di Gakumdu.

“Tetapi ketika masa pembahasan dan plrno di Gakumdu selesai, Bawaslu melaporkan ke penyidik dengan sangkaan pasal lain yaitu menyangkut pada masa kampanye,”tegas Hendi Davitra.

Seharusnya tambah Dia, tindak pidana pemilu itu diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil.Kenyataanya, dakwaan JPU pada terdakwa diajukan dengan satu dakwaan, yang sebelumnya, dia tidak pernah diproses di Bawaslu atas pasal yang didakwakan di pengadilan.

Atas keberatanya, Hendi Davitra memohon kepada majelis hakim agar menerima
dan mengabulkan notabkebertan eksepsi terdakwa.

“Menyatakan, dakwaan JPU terhadap terdakwa M.Afriayandi batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dan l pemeriksaan perkara terdakwa tidak dapat dilanjutkan,”ujarnya.

Selain keberatan, Kuasa Hukum tersakwa ini juga mengajukan 4 bukti dokumen untuk menguatkan eksepsinya.

Atas eksepsi kuasa hukum terdakwa tersebut selanjutnya, Majelis Hakim yang diketuai Acep Sofiyan Sauri, Santonius Tambunan dan Edward P Sihaloho memberi kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menanggapi nota keberatan terdakwa dan kuasa hukumnya.

“Sidang sementaelra di sekors, untuk memberikan kesempatan pada JPU menanggapi eksepsi terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pada pukul 16.00 wib,”ujar Acep.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Zaldi Akri SH dari kejaksaan Negeri Tanjungpinang mendakwa caleg Gerindra M.Afriyandi SIP dari dapil Tanjungpinang Timur sebagai peserta pemilu, didakwa dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya, sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

Atas perbuatanya, terdakwa dakwaan melanggar pasal 253 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 55 KUHPidana.(PRESMEDIA)

Comments
Loading...