Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tujuh Hari Harus Putus,Hakim,Jaksa dan Terdakwa Sepakati Jadwal Sidang Pidana Pemilu

Sidang dugaan politik uang M Afriyandi

PRESMEDIA.ID ,Tanjungpinang-Sidang pemeriksaan pidana pemilu dibatasi. Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pidana Pemilu menyepakati jadwal sidang di PN Tanjungpinang.

Kesepakatan pemeriksaan sidang bagi terdakwa pidana pemilu 2019 itu, dikatakan ketua majelis Hakim Ocep Sofiyan Sauri SH pada Jaksa dan terdakwa M.Afriyandi di PN Tanjungpinang, Senin,(17/6)2019).

“Untuk memudahkan dan tepatnya waktu sidang pemeriksaan singkat kasus pemilu ini, kami harapkan semua pihak menyepakati jadwal sidang yang disepakati bersama,”ujar Ocep Sofiyan Sauri.

Usai pembacaan dakwaan, yang langsung ditanggapi kuasa hukum terdakwa dengan nota keberatan Eksepsi, yang dilanjutkan dengan pemberian waktu pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas nota keberatan, dan sidang akan kembali dilanjutkan pada pukul 16.00 Wib hari ini juga.

“Setelah tanggapan, besok akan dijatuhkan putusan “Sela” dari majelis hakim atas keberatan terdakwa,”ujat Acep.

Jika ditolak lanjut Hakim, Ades Sofian Sauri, juga meminta JPU untuk segera menghadirkan saksi dan saksi ahli pada, Rabu mendatang.

“Demikian juga kepada terdakwa dan kuasa hukumnya. Kami harapkan juga menghadirkan Saksi adechart terdakwa Rabu mendatang hingga dapat diperiksa, sebelum pemeriksaan terdakwa,”tegasnya.

Pada Kamis, hakim merencanakan, Jaksa Penuntut Umum sudah dapar membacakan tuntutan pidananya, Dan kemudian pada Jumat kuasa hukum terdakwa dapat segera mrngajukan Pembelaan, replik dan duplik.

“Hingga dijadwalkan pada Senin minggu depan, putusan pemeriksaan perkara pemilu ini sudah dapat dibacakan, demikian jadwal sidang yang perlu disepakati,”tegas Acep.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Zaldi Akri SH dari kejaksaan Negeri Tanjungpinang mendakwa caleg Gerindra M.Afriyandi SIP dati dapil Tanjungpinang Timur sebagai peserta pemilu, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya, sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

Atas perbuatanya terdakwa dakwaan melanggar pasal 253 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 55 KUHPidana.(PRESMEDIA)

Comments
Loading...