Mendagri Keluarkan SE, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Daerah Harus Dijabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Mendagri-RI Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian

PRESMEDIA.ID,Jakarta- Menteri Dalam negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 Daerah (PP Covid-19) yang harus dijabat Gubernur dan Bupati dan wali kota di daerah.

Surat Edaran Mendagri nomor;440/2622/SJ yang di keluarkan pada 29 Maret 2020, memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan wali kota di Indonesia, tidak mendelegasikan ketua gugus tugas Covid-19 kepada pejabat lain di daerahnya.

“Sebagai ketua Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Daerah, Gubernur juga menjadi anggota dewan pengarah gugus tugas Covid-19 di tingkat Nasional,”ujar Menteri dalam negeri Tito Karnavian dalam suratnya, sebagai mana diperoleh PRESMEDIA.ID, Minggu,(29/3/2020).

Gubernur, Bupati dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas PP Covid-19, mendagri juga memerintahkan agar mengambil langkah-langka, antisipasi dan penanganan Covid-19 di Daerah dengan memperhatikan arahan ketua Gugus tugas PP Covid-19 Nasional.

“Penyusunan, susunaan organisasi terdiri dari Kodam dan Korem serta Kapolda sebagai wakil. BPBD sebagai sekretaris dan Keanggotaan oleh Instansi dinas dan lembaga terkait, serta tugas pelaksana berpedaoman pada lampiran SE,”ujarnya.

Pendanaan yang diperlukan gugus tugas PP covid-19 di bebankan pada APBD.

Berita Terkait

Dalam menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19, atau keadaan tanggap darurat bencana covid di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus mempertimbangkan kondisi yang didasarkan pada keadaan dan kondisi penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh BPBD dan dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan covid-19, Pemerintah daerah dan gugus tugas PP Covid-19 harus melakukan analisi yang matang dan mendalam berdasarkan evidence-base.

“Menyiapakan dan menyiagakan segala bentuk SDM dan fasilitas kesehatan yang dimiliki. Melakukan refocusing kegiatan dalam upaya kemudakan pencegahan, pengendaliaan dan penanggulangan wabah Covid-19,”sebutnya.

Mendagri juga mengatakan, dalam hal pembatasan (Sosial atau Physical distence) yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, maka daerah dapat memberikan bantuan sosial.

Dalam penanganan Covid-19 di daerah gubernur, Bupati dan wali kota juga diarahakan agar melibatkan anggota asosiasi profesi dan tenaga kerja profesional yang bekerja dilapangan serta pelaku usaha dan masyarakat sipil.

“Kepala daerah Provinsi dan kabupaten/kota sebagai ketua Gugus tugas PP covid-19, juga diminta berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 secara berkala kepada ketua gugus tugas PP Covid,”tegasnya.

Penulis:Redaksi

Comments
Loading...