Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Hari Ini Hakim Putus Nota Keberatan Eksepsi Pidana Pemilu Terdakwa Afriyandi

    Sidang dugaan politik uang M Afriyandi

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Majelis hakim PN Tanjungpinang, hari ini, Selasa,(18/6/2019) akan memberi putusan Sela, nota keberatan eksepsi kasus pidana Pemilu dengan terdakwa Afriandi.

Putusan sela diberikan, setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksepsi kuasa hukum terdakwa, yang mengakui, ada kesalahan pengetikan dalam penerapan pasal yang termuat dalam dakwaan.

Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kajari Tanjungpinang, Zaldi Akri mengatakan, eksepsi kuasa hukum atas dakwaan terdakwa pemilu tidak beralasan hukum karena dianggap sudah sesuai dengan KUHPidana.

Hal itu dikatakan JPU dalam
tanggapanya atas Nota keberatan eksepsi kuasa Hukum terdakwa pidana Pemilu, M.Afriyandi, di PN Tanjungpinang,Senin,(17/2019).

“Bahwa benar terjadi kesalahan pengetikan penerapan pasal yang termuat dalam dakwaan, dari yang seharunya termuat pasal 523 ayat 1 jo pasal 180 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, menjadi pasal 253,”ujat Zaldi dalam tanggapanya.

Tetapi lanjutnya, apa bila dicermati kembali uraian undur pasal yang telah diuraikan dalam alenia pertama surat dakwaan, secara jelas dinyatakan, Bahwa terdakwa M.Apriyandi, sebagai pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai mana uraian unsur yang terdapat dalam pasal 523 ayat 1 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Terhadap penerapan pasal sebagai mana unsur pidana, memang ada kesalahan pengetikan yang seharusnya pasal 523 UU pemilu dalam unsur dakwaan. Namun hal tersebut tidak mengubah kesalahan pidana yang dilakukan terdakwa,”ujarnya dalam tanggapanya pada sidanf lanjutan di PN Tanjungpinang.

Sedangkan mengenai perobahan pasal dari tahap penyelidikan ke Penuntutan, Jaksa menyatakan, merupakan hal yang biasa mengingat, saat proses di Bawaslu, prpaes yang dilakukan ada penyelidikan, yang artinya serangkian tindakan dalam mencari sesuatu ada tidaknya tindak pidana.

“Selain itu yang harus dipahami penasehat hukum terdakwa, bahwa serangkaian proses yang dilakukan selama penyelidikan tentulah belum bersifat “Pro Justicia”. Hingga atas uraian yang kami sampaikan, atas alasan penasehat hukum yang menyatakan dakwaan JPU adalah prematur tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak dan dikesampingkan, “tegas Jaksa.

Atas tanggapan yang dibacakan, Jaksa juga meminta pada majelis hakim, agar menolak eksepsi PH terdakwa dan menyatakan dakwaan Jaksa penuntut terhadap terdakwa sah menurut hukum dan meminta pemeriksaan atas perkara tersebut dilanjutkan.

Atas tanggapan JPU itu, majelis hakim PN Tanjungpinang yang diketuai Asep Sofian Sauri, Santonius Tambunan dan Edward P Sihaloho, menyatakan, menunda persidangan dan akan melanjutknya besok, Selasa,(18/6/2019) dengan agenda
pembacaan utusan sela, dengan perintah agar JPU kembi menghadirkan terdakwa ke muka persidangan.(PRESMEDIA)

Comments
Loading...