Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Bacakan Pledoi, PH dan Terdakwa Sebut Tuntutan Jaksa Zolim

 

Kuasa Hukum M Afriyadi

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- Terdakwa kasus pidana pemilu M.Apryandi dan kuasa hukumnya mengatakan, Tuntutan 3 bulan dan denda 24 juta subsider 1 bulan kurungan Jaksa Penuntut Umum, adalah zalim. Hal itu dikatakan terdakwa san penasehat Hukumnya (PH) dalam pembacaan pledoi pembelaanya di PN Tanjungpinang, Jumat,(21/6/2019).

Kuasa hukum Apryandi, Hendi Davitra SH dan Sabri Mamdi SH mengatakan, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, secara nyata, M.Apryandi tidak terbukti melakukan politik uang sebagai mana yang didakwakan Jaksa.

Dipersidangan, lanjut Hendi, terdakwa secara terus terang mengakui sebelum tuduhan fitnah politik uang dialamatkan kepadanya, telah membentuk tim saksi bayangan pemenangan yang diketuai oleh M.Rais, Tugasnya adalah, untuk memantau, hasil perolehan suara Apryandi di TPS-TPS, khususnya yang ada diperumahan Bukit Raya.

Saksi Yusrizal sendiri, tambah Hendi, masuk dalam tim tersebut dan merekrut sejumlah saksi lainya. Mengenai kedatangan Yusrizal ke sekretariat Gerindra, juga berkaitan dengan tim saksi bayang untuk pemenangan yang dibentuk.

Mengenai uang yang diterima Yusrizal, bersama Agustinus Marpaung (DPO) serta Iven, juga merupakan operasional ongkos tim saksi bayangan yang dibentuk.

“Dalam persidangan sudah jelas terungkap, bahwa uang itu dibagi oleh Yusrizal dan Agustinus. Pertanyaanya, sekarang, ada sejumlah saksi di persidangan yang muncul, yang mengaku menerima Amplop. Terdakwa secara jelas membatah, dan mengakui tidak merasa pernah memberi dana tersebut,”papar Hendi.

Dan jika sejumlah saksi mengakui, mereka menerima dana dari Agustinus dan Iven yang merupakan isteri Agustinus, mengapa yang bersangkutan tidak dihadirkan Jaksa ke Persidangan, hingga dapat diketahui apa bahasa yang dikatakan Agustinus dan Iven kepada sejumlah saksi tersebut. Karana dari awal terdakwa tidak pernah menyuruh atau meminta timnya membayar warga yang akan memilihnya.

Selanjutnya, jika konteksnya sebagai mana dalil jaksa penuntut yang menyebut, terdakwa sebagai penyertaan orang yang menyuruh dan disuruh, Mengapa Agustinus Marpaung dan Isterinya Iven, sebagai mana yang diakui saksi yang memberikan amplop kepada merek tidak pernah dihadirkan Jaksa ke Persidangan.

“Sampai saat ini Agustinus Marpaung dan Iven tidak pernah dihadirkan. Hingga menjadi pertanyaan atas suruhan siapa, pemberian duit itu kepada saksi yang hadir di persidangan sldan apa bahasa yang disebutkan,” tegasnya.

Dengan tidak dapatnya, Jaksa dan penyidik menghadirkan Agustinus Marpaung dan Iven ke persidangan, Hedi menyatakan, ada rangkaian perbuatan dalam kasus dugaan Politik uang yang dituduhkan pada terdakwa yang terputus.

“Atas dasar itu, kami menilai, dakwaan jaksa pada terdakwa, Tidak berdasar hukum. Sebab setiap orang bisa aja mengaku pilih si Polan, tetapi benar tidaknya orang tersebut menyuruh agar memilih terdakwa, tidak dapat dihadirkan. Dan memang dana yang diambil Yusrizal dan Agustinus adalah bukan untuk mencari pemilih, tetapi adalah dana operasional saksi,”sebutnya.

Atas fakta tersebut, Hendi kembali menegaskan, dakwaan JPU yang menuduh pemberian dana untuk membeli suara yang dituduhkan pada terdakwa sangat tidak tepat dan tidak berdasar.

“Karena faktanya, dana yang diberikan terdakwa pada tim pemenangan adalah untuk membayar honor korlap, dan honor saksi-saksi bayangan, untuk menjaga perolehan sauara terdakwa di sejumlah TPS di perumahan Bukit Raya,”ujarnya.

Pemberian dana pada tim Pemenangan, dikatakan terdakwa menjadi bagian dari dana ongkos politik yang dikeluarkan sebagai seorang caleg dalam mempersiapkan honor dilapangan, yang diakui saksi lebih kurang Rp.300 juta.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Zaldi Akri SH, menuntut terdakwa M.Apryandi dengan hukuman 3 bulan penjara, denda Rp.24 juta, subaider 1 bulan kurungan.

Terdakwa dikatakan jaksa, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana pemilu, sebagai pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu, dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, sebagaimana melanggar dakwaan tunggal, pasal 523 ayat 2 Jo Pasal 278 Ayat 2 huruf d Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.(PRESMEDIA)

Comments
Loading...