Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Terbukti Bersalah Lakukan Tindak Pidana Pemilu, M Apriandi Terancam di Diskwalifikasi KPU

M Apriandi caleg dengan perolehan suara tertinggi partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur
M Apriandi caleg dengan perolehan suara tertinggi partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur, M Apriandi usai sidang

PRESMEDIA.ID,Tanjungpinang- M Apriandi caleg dengan perolehan suara tertinggi partai Gerindra dapil Tanjungpinang Timur, terancam dicoret dan di diskwalifikasi KPU sebagai caleg.

Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPUI/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Calon Tindak memenuhi syarat pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu 2019.

Caleg DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi serta kabupaten kota, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, serta pelanggaran dan larangan dimasa kampanye, dinyatakan di diskwalifikasi KPU sebagai Caleg pemilu 2019.

Merujuk pada peraturan KPU tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 285 UU nomor 7 tahun 2017, pasal 5 ayat 1 dan 2 peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 31tahun 2018 dan surat KPU Nomor 1275/PL.01-4-SD/06/KPU/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal tahapan pasca penetapan DCT calon DPR-RI,DPD dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

“Celeg yang meninggal dunia, Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye dimasa kampanye, terbukti melakukan pemalsuan, dan menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan, atau tindak pidana lainya, atau, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon sebagai caleg dari partai yang mengusung, KPU akan melakukan pencoretan Caleg tersebut dari Daftar DCT Caleg Pemilu 2019,”sebut Peraturan KPU-RI itu.

Namun demikian, Sebelum melakukan pencoretan, KPU Pusat memerintah KPU Provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan klarifikasi kepada Partai dan instansi yang berwenang, untuk memperoleh bukti dukungan, sepertu Surat Kematian dari disduk Capil, Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada caleg yang dinyatakan terpidana hukum tetap, serta bukti pendukung lainya.

Melalui klarifikasi dan sejumlah bukti tersebut, selanjutnya KPU dimasing-masing tingkatan, memplenokan hasil klarifikasinya, yang dituangkan didalam berita acara hasil Pleno, sebagai dasar keputusan dalam KPU dalam melakukan pencoretan nama caleg dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan tundak pidana lainay, meninggal dunia, atau diberhentikan sebagai anggota Partai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Widiyono Agung membenarkan, mekanisme pembatalan pencoretan nama caleg dari Daftar Calon Tetap sesuai dengan Paraturan KPU tersebut.

“Namun demikian, jika menemukan kasus ceg sepetlrti ini, KPU Kabupaten/kota dan KPU provinsi Kepri akan memplenokan sesuai dengan aturan yang berlaku,”ujarnya.

Saat ini, sambung Agung, KPU diseluruh Indonesia, hingga saat ini masih sibuk dengan sejumlah gugatan Pemilu yang diajukan Pemohon ke MK. San kemungkinan, penetapan calon terpilih Anggota DPR-RI,DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota, baru akan dilaksanakan setelah adanya keputusan dan penetapan penanganan sengketa pemilu di Mahkamah konstitusi.(Presmedia)

Comments
Loading...