Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi Jadi Jaminan Kedaulatan NKRI di Wilayah Perbatasan Kepri
PRESMEDIA.ID, Jakarta – Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad mengatakan, kedaulatan negara di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sangat bergantung pada infrastruktur digital.
Atas hal itu, Pemerintah provinsi Kepri mengusulkan, Percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di kawasan 3T dan non 3T lanjutnya kepada Kementerian Kominfo.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menjadi pembicara di Newsline Metro TV bersama Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo Feriandi Mirza, di Jakarta Kamis (28/7/2022).
Acara bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terdepan” ini menurut Ansar sangat direspon baik oleh Menteri Kominfo dan BAKTI, sehingga Kepri mendapat alokasi 77 titik pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Dari 77 Titik BTS itu, 35 titik BTS berasal dari BAKTI Kominfo dan 42 lainnya Operator Komersial selama 2 tahun.
“Untuk pembangunanya, kita di daerah memberikan jaminan kemudahan perizinan, penyediaan lahan. Dan hal ini juga sudah kami tindak lanjuti segera dengan rapat bersama para Bupati dan BAKTI di daerah untuk beri jaminan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah provinsi Kepri dan Menteri Kominfo sebelumnya juga teah melaksanakan ground breaking di Natuna, Dan Alhamdulillah sekarang pembangunan sejumlah tower itu sedang berjalan.
“Sebagian juga sudah ada yang selesai dan tinggal mendapatkan izin untuk operasionalnya saja dari Kominfo,” ujar Ansar.
Dari pembangunan sarana infrastruktur ini, lanjutnya perkembangan kemajuan digital Kepulauan Riau saat ini sangat pesat yang dibuktikan dengan masuknya Kepri sebagai satu-satunya Provinsi di luar pulau Jawa dalam 7 besar Indeks Competitiveness Digital di Indonesia dimana peringkat 1 sampai 6 diisi seluruhnya oleh Provinsi di Pulau Jawa.
Gubernur Ansar menambahkan, Kepri sebagai provinsi Kepulauan, memiliki 22 pulau terdepan dari jumlah 2.408 pulau dan merupakan terbanyak di Indonesia, langsung berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura.
Ketersediaan infrastruktur digital di sejumlah pulau terluar Provinsi Kepri ini lanjutnya, bukan hanya bicara soal ekonomi dan budaya, akan tetapi jauh lebih dari itu bicara persoalan kedaulatan negara.
“Karena dengan kehadiran infrastruktur yang memadai di Kepri sebagai wilayah berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, jadi satu keniscayaan untuk memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi ke pemerintah atas kemungkinan pristiwa yang terjadi seperti illegal fishing, jaringan narkoba hingga perdagangan manusia serta kejahatan lainya.
Hal ini lanjut Ansar sangat memungkinan terjdi mengingat wilayah Kepri 96 persen adalah laut, dan laut itu Open access, maka memudahkan orang untuk masuk ke wilayah Kepri.
“Maka dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi ini akan sekaligus menjadi alat untuk mengantisipasi dengan ketersediaan jaringan internet yang cukup” papar Gubernur.
Ditanya soal kecukupan alokasi pembangunan BTS, Gubernur Ansar mengaku berdasarkan hasil identifikasi di kawasan-kawasan blindspot tersebut, Kepri masih membutuhkan sekitar 34 titik pembangunan BTS lagi.
“Oleh karena itu ketika nanti tahun ini selesai ke 77 titik pembangunan BTS dari BAKTI dan operator komersial kita akan mengusulkan lagi 34 titik. 34 titik itu sebagian besar tentu kita masukkan ke BAKTI karena juga berada di kawasan 3T yang masih harus dipenuhi,” ungkapnya.
Kalau ketersediaan sarana digital ini dimanfaatkan secara positif, Ansar menjamin, pasti akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi sosial budaya masyarakat.
“Kemudian pesan kita kepada BAKTI tentunya sekali lagi mudah-mudahan BAKTI bisa memenuhi kebutuhan kita yang kita sampaikan karena memang Kepri merupakan provinsi yang potensinya sangat besar sebagai gerbang negara” tutupnya.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi