Musrenbang Provinsi Kepri Digelar, RKPD 2024 Kepri Fokus ke Tiga Program Pembangunan

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/3/2023).

Musrenbang tahun 2023 ini, digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri tahun 2024, yang memfokuskan pada tiga program pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Provinsi Kepri Misni selaku Panitia, mengatakan Musrenbang Provinsi Kepri yang akan berlangsung selama dua hari itu mengambil tema “?“Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”,

Musrenbang ini kata Misni, diikuti 500 peserta termasuk konsulat Singapura dan Malaysia, Gubernur, DPRD serta Kepala OPD dan pimpinan Instansi lainya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dan Bapak Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas serta tamu lainya.

Misni juga mengatakan, Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tahapan proses perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

“Musrenbang ini dimaksudkan menjadi forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati
kegiatan dan program prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dan akan dituangkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024,” ujarnya.

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dalam musrenbang, untuk menentukan kesepakatan program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024 serta usulan program/kegiatan yang telah disampaikan oleh masyarakat, kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah.

Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad yang membuka secara langsung Musrenbang mengatakan, mengacu pada RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021 serta menyelaraskan tema pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Kepri 2024 difokuskan pada tiga skala priorotas Pembangunan meliputi:
1.Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, 2.Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan 3.Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan
Berbudaya.

“Untuk pengoptimalan potensi perekonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan produk domestik regional bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Ansar.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir.

Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama.

Ansar juga mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem ke 0 persen pada tahun 2024, fokus penurunan stunting, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024.

“Saya mengajak kepada semua bupati dan wali kota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal diatas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menyebutkan pentingnya sinkronisasi tema RKP Nasional dan Daerah. Untuk tahun 2024, tema RKP Nasional adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus Fatoni.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Onny Noyorono yang hadir mewakili Kepala Bappenas memaparkan Provinsi Kepri dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.

Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), serta Apresiasi bagi mitra pembangunan Kepri dan Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Hak Kekayaan Intelektual antara Provinsi Kepri dan Kanwil Hukuim dan HAM Kepri.

Adapun penerima penghargaan PPD yaitu terbaik l Kota Tanjungpinang, terbaik ll Kabupaten Bintan, dan terbaik llI Kabupaten Karimun.

Untuk penerima IPKD yaitu Kabupaten Bintan dengan nilai 74,1676, Kabupaten Karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nilai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai 60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.

Penulis: Presmedia
Editor  : Redaktur