PRESMEDIA.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, sejumlah Badan Pengusahaan Kawasan (BP) di Kepulauan Riau (Kepri), kecuali Batam, hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepri.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK-PBPB) Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, yang berlangsung di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025).
Atas kondisi ini, Gubernur Ansar Ahmad selaku Dewan Pengawas BP Kawasan meminta, agar setiap kepala BP Kawasan membuktikan peran mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri.
“Saya membaca kajian dari BPKP, yang menyebut bahwa BP Kawasan di Kepri, selain Batam, belum berdampak signifikan. Oleh karena itu, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi,” ujar Ansar Ahmad.
Ia juga menekankan, BP Kawasan di Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, harus mulai menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai operasional serta pengembangan kawasan, tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Ansar mengusulkan agar rapat koordinasi DK-PBPB diadakan minimal sebulan sekali guna memastikan percepatan program kerja masing-masing BP Kawasan.
Dengan koordinasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih terarah, ia optimistis bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Gubernur Ansar, optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi ke Kepri.
“Tujuan utama pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” jelasnya.
Gubernur Ansar Instruksikan BP Kawasan Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan
Selain itu, Gubernur Ansar juga menginstruksikan, agar segera dibuat matriks persoalan utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset yang dapat dimanfaatkan BP melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendampingan hukum dari aparat penegak hukum agar operasional BP lebih aman dan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, BP Kawasan diminta menjalin kerja sama dengan Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri Kepala Biro Keuangan BP.Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam Siswanto, Kepala BP Bintan Kawasan Bintan Farid Irfan, Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang Cokky Wijaya, Plt. Kepala BP Karimun Faisal Rizal serta jajaran sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Rapat ini juga disejalankan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP.Batam dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun dalam melaksanakan DPA Anggaran tahun 2025.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi