PRESMEDIA.ID– Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Kepri dan Tokoh Muda BP3KR mengkritisi kenaikan belanja ASN dan pejabat dalam Perubahan APBD (APBD-P) Kepri 2025. Mereka menilai anggaran sebesar Rp3,933 triliun yang diajukan tidak mencerminkan fungsi utama APBD untuk menyejahterakan rakyat.
Kritik GAMNR terhadap APBD-P Kepri 2025
Ketua GAMNR, Said Ahmad Syukri, atau yang akrab disapa Sasjoni, menyatakan, APBD-P Kepri 2025 lebih berfokus pada belanja ASN dan pejabat ketimbang pembangunan sektor publik.
“APBD ini hancur. Belanja untuk ASN dan pejabat justru meningkat, sementara pembangunan publik nihil,” ujar Sasjoni pada PRESMEDIA.ID, Senin (25/8/2025).
Ia juga menyoroti minimnya progres kegiatan dari APBD murni 2025. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada proyek baru yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Realisasi APBD murni 2025 tidak menunjukkan dampak nyata bagi ekonomi rakyat. APBD seolah hanya untuk menghidupi pejabat dan ASN,” tegas Sasjoni.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan rencana pemerintah untuk berutang demi menutupi defisit fiskal. Menurutnya, peningkatan belanja pegawai di tengah penurunan pendapatan daerah akan membebani rakyat.
“Defisit fiskal semakin lebar, dan rakyat yang akan menanggung akibatnya,” ungkapnya.
GAMNR menyarankan agar APBD-P difokuskan pada belanja modal produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek pemerintah. Pemerintah juga diminta memperkuat sektor UMKM, nelayan, pariwisata, dan budaya, serta melakukan efisiensi belanja pegawai.
“Jika APBD-P hanya untuk menambah belanja daerah dengan dalih pembangunan prioritas, apa yang sudah dicapai dalam 8 bulan ini dari APBD murni 2025?” tanya Sasjoni.
Ia juga mendesak DPRD Kepri untuk tidak sekadar menyetujui usulan pemerintah tanpa koreksi.
“Anggaran ini bukan lagi untuk pembangunan, tapi konsumtif untuk birokrasi,” tambahnya.
Tokoh Muda BP3KR Tuntutan Transparansi
Ditempat terpisah, Tokoh Muda BP3KR, Andre Amsy, meminta Gubernur dan DPRD Kepri transparan dalam pembahasan dan penggunaan APBD. Ia menegaskan bahwa tujuan pembentukan Provinsi Kepri adalah untuk kemakmuran masyarakat, namun hingga saat ini program pembangunan dalam RPJMD hanya sebatas Laporan dan wcana program dan belum dirasakan manfaatnya.
“Kondisi ekonomi masyarakat Kepri saat ini semakin terpuruk. Daya beli menurun, dan implementasi program pembangunan hanya bagus di atas kertas,” ujar Andre.
Ia juga menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp7,31 miliar akibat berkurangnya transfer dana APBN. Menurutnya, ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah menggali potensi pendapatan daerah, sehingga masih bergantung pada dana pusat.
“Mana janji PAD Rp200 miliar dari sektor kelautan? Mana target Rp17 triliun dari pariwisata? Hanya wacana belaka,” kritik Andre.
Andre juga mengkritik rencana utang Rp500 juta untuk pembangunan Tugu Bahasa. Ia menilai kebijakan ini membebani masyarakat, terutama melalui pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan utama Kepri selama ini.
“Jika pemerintah belum mampu meningkatkan PAD, lebih baik tidak membangun dengan utang,” tegasnya.
Ia juga mendesak anggota DPRD Kepri untuk lebih vokal menyampaikan aspirasi masyarakat. “Jangan hanya diam dan menyetujui usulan pemerintah,” pungkasnya.
Gubernur Ajukan Rp3,933 T APBD-P Kepri 2025
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa APBD-P 2025 memiliki total pendapatan daerah Rp3,911 triliun, turun dari Rp3,918 triliun pada APBD murni. Namun, belanja daerah justru meningkat menjadi Rp3,933 triliun dari sebelumnya Rp3,918 triliun.
Penurunan pendapatan disebabkan oleh berkurangnya alokasi transfer daerah sebesar Rp7,31 miliar. Sementara itu, kenaikan belanja daerah sebesar Rp14,73 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk pengangkatan PPPK dan penataan non-ASN.
Pembiayaan neto juga naik dari Rp240 juta menjadi Rp22,28 miliar, bersumber dari SiLPA sebesar Rp27,28 miliar, sebagian untuk penyertaan modal BUMD PT. Energi Kepri sebesar Rp5 miliar.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi