PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepulauan Riau, sangat mendukung rencana Tempo untuk menggelar diskusi forum series berkaitan percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan yang sampai saat ini belum selesai.
Hal itu dikatakan Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad saat berbincang dengan Tim Media Tempo yang datang ke Tanjungpinang ibukota provinsi Kepri dan mewawancarainya, mengenai capaian dan progres pembangunan yang dilakukan selama setahun lebih memimpin sebagai Gubernur Kepri, di Kedai Kopi Batu 10, Tanjungpinang, Selasa (19/07/2022).
Gubernur Ansar mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena lanjut Gubernur Ansar, selama ini alokasi APBN untuk dana perimbangan daerah yang hanya mengakomodir luas daratan dan jumlah penduduk, rasanya kurang adil bagi daerah Kepulauan khususnya provinsi Kepri yang memiliki luas lautan 96 persen dan daratan hanya 4 persen.
Kondisi ini lanjutnya, sangat berbeda jika dibandingkan dengan keistimewaan yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, Sehingga, provinsi Kepulauan, juga seharusnya memiliki perlakuan istimewa.
“Situasinya, orang tidak akan melihat substansi dari RUU tersebut, Tapi melihat hitung-hitungannya. Membebani pemerintah. Padahal yang perlu kita waspadai dalam menjaga keutuhan NKRI adalah pintu-pintu lautan yang akan ekspansi negara luar. Mestinya, keberadaan penduduk dan luas lautan ini harus kita perkuat” ungkap mantan Bupati Bintan dua periode ini sebagaimana rilis diskominfo Kepri.
“Jika-pun pada saat ini 5 persen pagu dana transfer umum untuk daerah Kepulauan berat untuk direalisasikan, setidaknya bisa dikurangi untuk dana khusus daerah kepulauan,” ujarnya.
Bahkan Ansar mengusulkan, dana khusus tersebut bisa dilakukan secara gradual, sehingga dapat menjadi solusi bijak percepatan penyelesaian RUU Kepulauan tersebut.
Melalui program forum series yang ditaja Tempo, Ansar juga sangat mendukung. Dengan mengundang 200 kabupaten kota pada 9 provinsi Kepulauan di Indonesia serta Kementerian terkait Menkopolhukam maka diskusi Forum Series itu akan menarik.
“Melalui Forum Series itu, keberadaan daerah akan berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, dan Kementerian terkait bicara soal Politik, Hukum dan Keamanan” imbuhnya.
Ansar Beber Upayanya Pulihkan Ekonomi Kepri Pasca PandemiÂ
Tim Tempo yang terdiri dari Direktur Tempo Ade Lisnasari, Head Unit Sajalih Kaisan dan Redaksi Tempo Ali Nur Yasin, juga bertanya seputar upaya yang dilakukan Ansar sebagai Gubernur Kepri dalam memulihkan ekonomi di provinsi Kepri pasca pandemi.
Kepada tim Tempo, Gubernur Ansar mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur di Kepri, menjadi trigger masuknya investasi di 3 wilayah Kepri yakni Batam, Bintan dan Karimun.
Tiga kawasan ini lanjutnya, merupakan daerah privilege Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) yang didelegasikan pemerintah pusat di Kepri.
“Semua ini sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi pemerintah pusat dalam mendorong kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa untuk masuknya investor ke Kepri,” ujarnya.
Saat ini lanjutnya, Upaya yang paling digesa dan merupakan impian masyarakat Provinsi Kepri sebagaimana janji Presiden, adalah pembangunan Jembatan Batam Bintan dengan total panjang 14,74 km menghubungan Pulau Batam dan Bintan (Babin).
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini sebut Ansar, juga sudah masuk dalam major project Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui program peruntukan jalan TOL.
“Jembatan Batam Bintan nantinya bukan hanya sebagai penghubung, Namun akan menjadi jembatan multifungsi sarana transmisi listrik, gas sampai ke air bersih,” jelasnya.
Dari sisi pemerintahan, jembatan Babin ini juga akan memberikan koneksi seamless, dimana Pulau Bintan terdapat 3 pusat pemerintahan yaitu Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang serta 2 Badan Pengusahaan BP Bintan dan BP Tanjungpinang. Kemudian di Pulau Batam, terdapat pusat pemerintahan Pemko Batam dan BP Batam.
Selain jembatan Batam Bintan, Ansar juga menyebut, perlunya pembangunan Bandara Internasional Busung dan Sirkuit F1 Lagoi. Kedua proyek yang dibiayai pihak investasi swasta ini, juga akan mentrigger masuknya investasi-investasi besar di Kepri.
Dengan berkembaangnya sarana dan prasaran infrastruktur, Â keberadaan investasi pabrik pengolahan alumina PT.Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang telah eksis, juga menjadi pemancing investor lain masuk ke Kepri.
“Memang meyakinkan investor untuk berinvestasi itu tidak mudah, apalagi PT.BAI yang dapat kita lihat, industrinya bersih dan bagus. Demikian juga kawasan wisata Bintan Resort. Mulai dari lahan, air, dan jalan semua dikelola swasta. Begitupun sirkuit F1 nantinya” ujar Gubernur Ansar.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi