PRESMEDIA.ID– Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, penyebab tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri, dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kepri di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Ansar menjelaskan, Kepri memiliki posisi strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional. Selain berada di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai keistimewaan seperti penetapan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
“Batam seluruhnya masuk kawasan FTZ. Hal ini menjadikan Batam magnet bagi investor dan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia,” jelasnya.
Namun, lanjut Ansar, derasnya arus pencari kerja dari luar daerah tidak selalu berdampak positif. Sebab, banyak dari mereka belum memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan industri di Kepri. Kondisi ini akhirnya memengaruhi angka pengangguran terbuka di provinsi tersebut.
“Banyak datang dengan harapan bekerja, tapi belum punya kompetensi yang sesuai. Akibatnya, TPT kita ikut terdorong naik,” tegasnya.
Ansar berharap ke depan ada regulasi khusus untuk mengatur arus masuk tenaga kerja ke Kepri, agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
Kepri Masuk Posisi Kedua Tertinggi Nasional TPT
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa posisi Kepri sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka kedua tertinggi secara nasional (6,6 persen setelah Papua) perlu dilihat secara lebih komprehensif.
Menurutnya, Kepri justru memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi seiring pesatnya pertumbuhan kawasan industri.
“Dengan 26 ribu perusahaan PMA dan PMDN di 23 kawasan industri, sebenarnya kebutuhan tenaga kerja sangat besar dibandingkan angka pengangguran yang ada,” jelas Diky.
Diky menambahkan, Kepri kini menjadi tujuan utama pencari kerja baru dari berbagai daerah. Berdasarkan data BPS, sekitar 6,8% penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia muda dan rentan.
“Dengan ekonomi yang tumbuh, kemiskinan turun ke 4 persen, dan inflasi di bawah 3 persen, posisi Kepri sebagai daerah dengan TPT tinggi terasa agak ambigu,” tambahnya.
Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, tingkat pengangguran di provinsi ini terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
Pada Februari 2023, TPT Kepri tercatat 7,61 persen, sementara pada Februari 2025 turun menjadi 6,89 persen. Jumlah pengangguran turun dari 84,23 ribu orang menjadi 75,21 ribu orang.
Penurunan juga terjadi di tujuh kabupaten/kota di Kepri, termasuk Batam, Bintan, Karimun, Tanjungpinang, Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas.
Selama periode 2021–2024, Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad berhasil menempatkan 71.182 tenaga kerja di berbagai perusahaan di seluruh kabupaten/kota dengan rinciannya:
Kota Batam: 41.916 tenaga kerja
Kabupaten Bintan: 24.603 tenaga kerja
Kabupaten Karimun: 1.485 tenaga kerja
Kota Tanjungpinang: 676 tenaga kerja
Kabupaten Lingga: 2.478 tenaga kerja
Kabupaten Kepulauan Anambas: 20 tenaga kerja
Kabupaten Natuna: 4 tenaga kerja
Selain itu, Pemprov Kepri juga aktif meningkatkan kualitas SDM lokal melalui berbagai program pelatihan dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun.
“Kami ingin putra daerah memiliki kompetensi yang mumpuni dan siap bersaing di dunia kerja,” ujar Ansar.
Program lain yang dijalankan adalah Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKN), yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan pengalaman kerja bagi para pencari kerja lokal.
Pemerintah provisi Kepri juga mengatakan, Turunnya tingkat pengangguran di Kepri turut berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan gini rasio (pemerataan pendapatan).
BPS Kepri mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 117,28 ribu orang, turun 7,68 ribu orang dibanding September 2024.
Persentase penduduk miskin kini berada di 4,44 persen, terendah sejak 2015.
“Penurunan pengangguran menunjukkan efektivitas kebijakan Pemprov Kepri dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur Ansar.
Penulis:Presmedia
Editor :Redaksi
