Gubernur dan Ketua TP-PKK Kepri Terima Penghargaan Manggala Karya Kencana Dari BKKBN

**Dinilai Berdedikasi Tinggi Dalam Pengendalian Penduduk dan Stunting

Ketua TP PKK Provinsi Kepri HjDewi Kumalasari Ansar saat menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI yang diserahkan Menko PMK Muhadjir
Ketua TP PKK Provinsi Kepri HjDewi Kumalasari Ansar saat menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI yang diserahkan Menko PMK Muhadjir fotoHumas KepriPresmediaid

PRESMMEDIA.ID,Jakarta –  Gubernur Provnsi Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad dan Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj.Dewi Kumalasari Ansar menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam acara yang berlangsung di Griya Agung Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (04/07/2023),

Gubernur Ansar dan Istri Hj,Dewi Kumalasari, diberi penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) kategori Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota serta Ketua TP-PKK ini karena dianggap memberikan kontribusi dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan program pengendalian penduduk dengan komitmen luar biasa.

Penerimaan penghargaan ini, merupakan bukti keberhasilan Provinsi Kepri dalam pengendalian penduduk dan pelaksanaan program-program pengendalian penduduk yang efektif dan inovatif dan memberikan dampak bagi perkembangan daerah.

Atas perolehan penghargaan itu, Gubernur Ansar mengatakan akan menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi Kepri, untuk terus memberikan arahan, bimbingan dan terobosan dalam pengendalian penduduk, terutama dalam hal tumbuh kembang anak, mulai dari perencanaan hingga penurunan angka stunting di Kepri.

“Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjadi lebih baik dengan mengembangkan langkah-langkah baru untuk memperkuat keberhasilan di masa depan,” kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka stunting dari 17,6 persen pada tahun 2021 menjadi 15,4 persen pada tahun 2022.

“Prestasi dan pencapaian ini akan menjadi pemicu semangat kami semua dalam menurunkan angka stunting di Kepri menjadi 13 persen pada tahun 2023 atau dibawah target pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak terus mendukung upaya ini,” ujarnya.

Gubernur Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting di Kepri.

Ia juga menekankan, pentingnya partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam program-program pengendalian penduduk, seperti keluarga berencana, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.

“Kedepan, kita akan terus memperkuat sinergi dan komunikasi antara stakeholder terkait, serta melibatkan peran aktif masyarakat Kepri dalam membangun Kepri yang lebih baik,” tambahnya.

Hal yang sama, juga dikatakan Ketua TP-PKK Kepri Hj.Dewi Kumalasari Ansar.
Ia menyampaikan, Selain mengucapkan syukur, penghargaan yang diterima, merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting di Kepri.

“Penghargaan ini saya terima, tetapi pada dasarnya ini adalah keberhasilan kita bersama serta berkat dukungan dan sinergi semua masyarakat, pihak desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan semua stakeholder yang terlibat,” ungkapnya.

Dewi Ansar juga menegaskan komitmen dan Gubernur Ansar untuk terus melakukan langkah-langkah dan menjalin komunikasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam  pengendalian penduduk yang berkelanjutan.

“Dengan motivasi ini, kita berharap dapat terus melangkah dan berkomitmen melakukan langkah-langkah atau aksi lanjutan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, serta memajukan Provinsi Kepri dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, penurunan angka stunting di seluruh Provinsi di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

“SDM yang unggul, sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang menjadi fokus BKKBN dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.

“Meskipun angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024, namun untuk mencapai target tersebut diperlukan komitmen dari berbagai pihak. Percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi, baik dari pusat maupun daerah,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy menyampaikan pentingnya upaya penurunan angka stunting di Indonesia, dengan peran keluarga dan masyarakat yang menjadi faktor kunci.

“Harganas merupakan perwujudan pentingnya peran keluarga dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi pondasi awal yang penting dalam pembangunan karakter bangsa,” ujarnya.

Menko PMK Muhadjir juga memberikan selamat dan apresiasi kepada Kepala Daerah, TP PKK, dan pihak terkait lainnya yang menerima penghargaan.

“Selamat atas prestasi yang diraih. Ke depan, kita memiliki tugas berat untuk mencapai target angka 14 persen stunting di Indonesia. Mari kita bekerja sama dan bersinergi,” pungkasnya.

Penulis:Presmedia
Editor  :Redaksi