PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menegaskan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) siap menjadi lumbung devisa dengan konservasi kelautan berkelanjutan.
Kepri lanjut Ansar, memiliki potensi besar untuk menjadi masa depan Indonesia melalui pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dengan visi “Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia”. Dengan vis ini, Ansar meyakini, Kepri memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung devisa nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kepri akan menjadi lumbung devisa negara yang besar, berkontribusi untuk memakmurkan masyarakat,†kata Gubernur Ansar saat membuka Lokakarya Inisiasi Forum Mitra Pembangunan/Komite Daerah Konservasi Laut Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak, Kamis (22/8/2024).
Acara ini digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Provinsi Kepri, USAID Kolektif, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah membentuk forum kolaboratif yang mendukung konservasi dan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Kepulauan Riau.
Gubernur Ansar juga menekankan, pentingnya komitmen semua pihak, terutama pemangku kepentingan, dalam upaya konservasi laut yang berkelanjutan.
Salah satu langkah nyata yang telah diambil adalah penetapan kawasan konservasi laut. Saat ini, terdapat enam kawasan konservasi yang telah ditetapkan, dua di antaranya telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Di Kepulauan Anambas, seluas 1,2 juta hektar dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dan di Kabupaten Bintan, seluas 138.000 hektar. Empat wilayah konservasi lainnya sudah diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kawasan konservasi di Kepri kini menyumbang 10% dari total kawasan konservasi di Indonesia,†jelasnya.
Gubernur berharap forum ini menjadi wadah efektif bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung konservasi kawasan laut secara berkelanjutan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai platform kolaborasi, bagaimana laut bisa menjadi andalan kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,†pesannya.
Sementara itu, Chief of Party USAID Kolektif, Wawan Ridwan, mengapresiasi upaya Gubernur Ansar dengan diterbitkannya dua Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pembentukan UPTD.
“Kedua Pergub ini menjadi landasan penting dalam membangun kawasan konservasi yang efektif, memberikan manfaat bagi kelestarian alam serta ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan dua Perbup pembentukan UPTD kepada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Sosial Provinsi Kepri.
Selain itu, Pemprov Kepri memberikan berbagai penghargaan kepada pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam melestarikan kawasan konservasi, serta bantuan perlengkapan pengawas bagi kelompok masyarakat pengawas dan klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi ahli waris nelayan.
Acara ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP RI, Muh. Firdaus Agung, Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin, Tim Percepatan Pembangunan, para Kepala OPD, serta Ketua dan Anggota HNSI Kepri dan Kabupaten/Kota.