PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Angka prevalensi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun ini mengalami penurunan. Penurunan angka ini menjadikan Kepri berada pada urutan keempat terendah secara nasional.
“Kepri sungguh luar biasa karena angka stunting Kepri sudah mendekati nasional yang 14 persen, jadi Kepri masuk provinsi yang keren,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana yang digelar BKKBN Provinsi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (2/2/2023).
Hasto mengatakan, prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung.
Dalam rakerda tersebut, Hasto hadir langsung untuk memberikan sejumlah pengarahan terkait dengan peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Hasto menyebutkan, BKKBN mempunyai dua tugas utama. Pertama adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, dan yang kedua mewujudkan keluarga berkualitas.
BKKBN telah melansir angka Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak berada pada rasio 2,1. Hal tersebut menunjukkkan pertumbuhan penduduk Indonesia terjaga dan tidak ada resesi seks seperti yang dialami di berbagai negara.
“Angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis melahirkan satu anak perempuan rata-rata sehingga pas sekali bahwa satu perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan dan sustainability-nya tetap terjaga,†katanya.
Hasto kemudian mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
Selanjutnya, Hasto berharap kabupaten dan kota penyangga di Kepri yang jumlah penduduknya banyak seperti Batam dan Karimun harus bekerja keras menurunkan stunting agar menjadi bandul bagi provinsi maupun nasional.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersyukur meskipun Kepri adalah daerah kepulauan, namun indikator makro di provinsi ini menunjukkan hasil yang bagus, salah satunya adalah angka stunting.
“Kalau indeks kesehatan menjadi salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia, maka stunting ini harus kita kejar agar tercapai seperti target presiden, tahun lalu masih 17 persen, tahun ini turun 2 persen,” ujarnya.
Ansar mengaku akan menggandeng seluruh pemerintah kabupaten dan kota termasuk Forkopimda, BKKBN, TP-PKK, dan darma wanita untuk memastikan stunting di Kepri bisa terus menurun.
Pada kesempatan yang sama, BKKBN menyerahkan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kepada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri.
Kota Tanjungpinang mendapatkan Rp2,4 miliar, Kabupaten Natuna mendapatkan Rp3,3 miliar, Kabupaten Karimun mendapatkan Rp3,6 miliar, Kabupaten Bintan mendapatkan Rp3,1 miliar, Kabupaten Lingga mendapat Rp3 miliar, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp2,1 miliar, dan Kota Batam mendapatkan Rp9,2 miliar.
Penulis: Presmedia
Editor: Redaktur