PRESMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai sekolah di Indonesia.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, ditemukan bahwa sebanyak 12 persen sekolah terindikasi menyalahgunakan dana BOS.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa hasil survei juga mencatat berbagai bentuk pelanggaran lain yang terjadi di lingkungan pendidikan antar lain, 17 persen sekolah masih melakukan pungutan liar, 40 persen terindikasi nepotisme, 42 persen terlibat dalam manipulasi dokumen dan 47 persen melakukan penggelembungan biaya.
“Dana BOS seharusnya menopang program wajib belajar 12 tahun. Tapi jika disalahgunakan, yang dirugikan adalah peserta didik,” tegas Wawan dalam keterangan tertulis yang dikutip dari InfoPublik, Rabu (30/4/2025).
Indeks Integritas Pendidikan Rendah
Meski terjadi sedikit penurunan dari 13,39 persen pada 2023 menjadi 12 persen pada 2024, Wawan menilai hal ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Integritas Pendidikan Nasional 2024 hanya mencapai 69,50 poin, yang masih berada dalam kategori “Korektif”.
“Artinya, nilai-nilai integritas mulai diterapkan, tapi belum merata dan belum konsisten. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
KPK mendorong agar hasil SPI 2024 dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Tahun ini, KPK juga berencana memantau langsung implementasi rekomendasi di daerah yang memiliki skor integritas rendah, sekaligus menyebarkan praktik baik dari daerah-daerah dengan skor tinggi.
“Kalau pendidikan masih jadi ruang abu-abu, bagaimana kita bisa mencetak generasi yang jujur dan bertanggung jawab?” tutup Wawan.
Penulis: Presmedia
Editor : Redaksi